Banda Aceh (Kanal Aceh) – Ombudsman RI Perwakilan Aceh mendesak agar DPRA segera mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2016. Hal tersebut penting agar penyelenggaraan pelayanan publik yang dananya bersumber dari APBA dapat segera dilaksanakan.
Pernyataan itu diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh, Taqwaddin Husin menanggapi belum jelasnya pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (R-APBA) 2016.
Menurutnya, APBA merupakan sumber utama pendanaan pembangunan di berbagai sektor di Aceh. Karenanya, DPRA harus bekerja lebih serius dan fokus untuk kemaslahatan rakyat. Semnetara untuk dana Otonomi Khusus (Otsus), Taqwaddin meminta kepada Pemerintah Aceh dan DPRA agar APBA yang bersumber dari dana Otsus digunakan sesuai dengan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Baca juga:
DPRA dan Pemerintah Aceh Sepakat lanjutkan bahas APBA 2016
APBA 2016 Untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Elite
“Dalam pasal 183 UU tentang Pemerintah Aceh tegas disebutkan bahwa dana tersebut digunakan untuk pembangunan/perbaikan infratrukstur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Haram untuk selain itu,” tegas Taqwaddin.
Taqwaddin berharap agar jangan karena polemik aspirasi anggota DPRA bisa menghambat semua upaya pembangunan yang sudah direncanakan secara matang oleh pihak eksekutif, sehingga dapat merusak sistem anggaran pemerintah Aceh.
“Hal ini dengan sendirinya melemahkan perekonomian Aceh yang berakibat tujuan kesejahteraan masyarakat semakin sulit tercapai dan jauh dari harapan”.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRA, Muharuddin mengatakan bahwa R-APBA 2016 belum jelas karena Badan Musyawarah (Bamus) DPRA belum menjadwalkan sidang paripurna disebabkan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) belum memasukkan aspirasi para anggota DPRA dan SKPA dalam e-planning R-APBA 2016. []
