Jakarta (KANALACEH.COM) – Ketua Umum Partai Golkar Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Aburizal Bakrie dengan para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golkar se-Indonesia telah sepakat menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dalam rangka penyelesaian konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.
“Munaslub diselenggarakan selambat-lambatnya Juni 2016. Kami mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi politik ke depan, karena itu kami sepakat dengan keputusan itu,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid usai melakukan rapat lobi bersama Aburizal di Jakarta Convention Center pada Senin (25/1).
Ketua DPD Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus membenarkan kesepakatan itu. Menurut dia, setelah berdiskusi dengan cukup panjang, DPD I yang awalnya menolak Munaslub melunak dan setuju dengan pelaksanaan Munaslub. “Setelah Pak Ical ngomong, yang awalnya menolak Munas protes. Tapi beliau mengatakan, mohon pengertian, mohon menghormati,” ujarnya.
Pelaksana tugas Ketua DPD Kalimantan Timur itu pun mengatakan, Ical juga akan meminta garansi kepada pemerintah untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Golkar hasil Munaslub mendatang apabila Golkar menggelar Munaslub. “Untuk waktunya, kami serahkan kepada beliau. Beliau malah diminta untuk maju lagi jadi Ketua Umum. Tapi beliau cuma menyatakan terima kasih,” ujar Mus.
Saat ini, menurut Mus, Ical tengah menunggu kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dan juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. “Untuk menerima pernyataan dukungan Golkar kepada pemerintah,” katanya.
Pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang digelar pada 23-25 Januari, para peserta Rapimnas membahas tentang dukungan Golkar kepada pemerintahan Jokowi-JK. Dalam rapimnas itu, DPD I dan organisasi sayap Partai Golkar juga membahas penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa.
Pada Rapimnas Golkar hari kedua kemarin, sebanyak 21 DPD I dan organisasi sayap Partai Golkar menolak diselenggarakannya Munaslub. Sementara itu, hanya ada sembilan DPD I dan organisasi sayap Partai Golkar yang menyetujui dan 14 yang menyerahkan keputusannya kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. [Tempo]
