Jakarta (KANALACEH.COM) – Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) akan fokus pada 100 kabupaten yang dinilai membutuhkan perhatian dalam menurunkan angka kemiskinan penduduknya.
Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto mengatakan, 100 kabupaten yang akan mendapatkan perhatian pemerintah itu akan diukur berdasarkan tingkat kemiskinan warga, infrastruktur, dan pelayanan dasar.
“Yaitu kabupaten yang menurut indeks wilayah terbawah rangkingnya. Butuh perhatian,” kata Bambang usai rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/2).
Ia menuturkan 100 kabupaten tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh, pulau Jawa, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur.
Bambang menjelaskan, penanganan untuk menurunkan angka kemiskinan ini dilakukan dengan mengalokasikan anggaran ke setiap kabupaten. Strateginya meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengeluaran warga miskin.
“Pengeluaran dia, kita berikan untuk kesehatan, pendidikan dan harga kalau bisa harus ditahan. Jangan sampai harga bahan pokok naik,” kata Bambang.
Menurutnya, harga bahan pokok punya andil besar untuk memengaruhi upaya peningkatan garis kemiskinan. Kalau harga bahan pokok terus meningkat, otomatis daya beli masyarakat akan terus mengalami kesulitan.
“Sebetulnya bukan karena pendapatan dia yang nggak meningkat, dengan bantuan pendapatan orang miskin meningkat. Tapi karena harga meningkat, dia tidak kejar,” kata Bambang.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat pleno TNP2K untuk mengurangi kemiskinan di kantor Wakil Presiden.
Hadir sejumlah menteri di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Puan Maharani selaku Ketua I dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Darmin Nasution sebagai Ketua II.
Terkait hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin meningkat dari 27,73 juta di tahun 2014, menjadi 28,51 juta jiwa pada September 2015. [Viva]
