Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2016 dinilai masih belum efisien, padahal APBA masih bisa dihemat lagi. Jika hal seperti ini terus terjadi dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horizontal.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRA, Teuku Irwan Djohan kepada wartawan seusai acara diskusi publik di Darussalam, Banda Aceh, Rabu (2/3).
“Jika terus terjebak dengan APBA yang tidak efisien, maka di era otsus yang akan berakhir nanti dikhawatirkan bakal timbul konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan pemerintah,” katanya.
Karena memang selama ini, kata Irwan Djohan, di saat anggaran dan dana otsus cukup besar hal itu tidak digunakan secara bijak. “Banyak pemborosan di sana-sini, artinya belanja publik itu sekitar 55 persen dan untuk aparatur 45 persen,” sebut Ketua DPD Nasdem Banda Aceh itu.
Seharusnya dengan komposisi APBA yang memiliki sumber terbesar dari dana otsus, belanja publik idealnya sekitar 65 sampai 70 persen, sedangkan untuk aparatur sekitar 30 persen saja.
Irwan Djohan menambahkan, dana-dana boros yang digunakan itu seperti dana pelatihan, dana kegiatan, dan dana perjalanan dinas.
“Banyak sekali pengadaan yang tumpang tindih, misalnya suatu dinas sudah ada pengadaan ATK (alat tulis kantor) sekian milyar, kemudian dinas tersebut mengadakan pelatihan dan di dalam pelatihan itu ada pengadaan ATK-nya. Itu sangat tumpang tindih,” ungkapnya.
Menurut Irwan, saat ini jumlah tenaga honorer sudah mencapai 8.000 orang. Jumlah tersebut dianggap sudah terlalu banyak. Jika 8.000 orang dikalikan dengan upah minimum provinsi (UMP) Rp2,1 juta, maka akan sangat memboroskan.
“Dibulatkan UMP Rp2 juta lalu dikalikan dengan tenaga honorer 8.000 orang, hasilnya sekitar Rp160 miliar. Mereka hanya terima gaji dan tidak tahu mau kerja apa karena tidak ada dana operasional,” ujarnya. [Aidil Saputra]
