Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pengamat politik, dari Katahati Institute, Teuku Ardiansyah, mengatakan, pelaksanaan Pilkada Aceh 2017, dipastikan akan minim kericuhan, jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada 2012.
Hal ini karena, jelas Ardi, secara politik, pemerintah pusat dibawah Presiden RI Joko Widodo, tidak lagi memberikan toleransi terhadap perilaku kriminal yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan pesta demokrasi.
Menurut Ardi, pelaksanaan Pilkada di Aceh, merupakan rezim pelaksanaan Pilkada serentak jilid II, dan karena itu, pemerintah pusat memiliki keinginan yang besar agar pesta demokrasi itu berjalan dengan sukses dan gemilang, tambahnya. “Jadi, kalau kita lihat, siapapun pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya Pilkada di Aceh, maka segera akan di lumpuhkan,” ujarnya.
Nah, lanjut Ardi, dalam konstelasi dan kontestasi Pilkada Aceh nanti, sebut Ardi, pusat tidak dalam posisi untuk mendukung kandidat atau calon tertentu, namun pendekatan yang akan dilakukan pemerintah pusat dalam kebijakannya, adalah memastikan bahwa pesta demokrasi di Aceh akan berlangsung aman, adil, dan tidak ada intervensi.
“Nah, untuk memastikan hal itu, Pemerintah pusat tidak akan lagi mentolerir kriminal bersenjata,” katanya.
Jadi, lanjut Ardi, kontak dan kekerasan fisik antara pendukung para kandidat Gubernur Aceh kedepan, tidak akan terjadi pada tataran penggunaan alat-alat kekerasan, namun lebih kepada spektrum yang berbeda.
“Kekerasan yang bersifat verbal, akan menjadi arus utama dalam Pilkada kedepan, seperti fitnah, kampanye hitam dan perang di media massa,” tukasnya.
Namun, bukan tidak berarti sama sekali akan ada kekerasan, kata Ardi, tetapi secara kualitas dan kuantitas intensitasnya akan jauh lebih kecil. “Jadi di Pilkada 2017 ini, sangat kecil potensi kekerasan, seperti pada Pilkada 2012, dimana pada era itu banyak sekali jatuh korban, dan sebaran kekacauan sangat luar dan hampir merata di daerah,” sebutnya. [Saky]
