Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menyebutkan keberadaan Wali Nanggroe hendaknya dapat memersatukan masyarakat dan memperkuat segala bentuk adat dan kebudayaan yang ditinggalkan leluhur.
“Wali Nanggroe haruslah bisa memegang amanah sebagai lembaga pemersatu menurut adat, bukan politik,” ujar Zaini dalam sambutannya pada acara Peusijuek Wali Nanggroe dan Meuligoe, Rabu (13/4).
Pemerintah Aceh dan masyarakat, kata Zaini, mendukung keberadaan Wali Nanggroe sebagai bentuk amanah yang lahir dari proses perdamaian Aceh di Helsinki, Finlandia.
Dengan diresmikannya kompleks meuligoe itu, Zaini berharap penguatan adat istiadat bisa lebih terjamin.”Kelembagaan Wali Nanggroe haruslah menjadi lembaga pemersatu tempat masyarakat mencari solusi, dan bertanya seputar adat istiadat,” kata Zaini.
Ia meminta Lembaga Khatibul Wali untuk dapat menjaga dan merawat fasilitas yang telah tersedia. Pembangunan Kompleks Meuligoe Wali Nanggroe dimulai tahun 2010 lalu di atas lahan seluas 11 hektar dan menelan biaya sebesar Rp97 miliar lebih.
Kepala Dinas Cipta Karya Aceh, Zulkifli menyebutkan kompleks itu dilengkapi dengan gedung utama sebagai tempat pertemuan, rumah dinas wali, bangunan guest host berkapasitas 24 kamar tidur tamu, menara air, dapur umum, musala, pos jaga, jalan aspal, pagar kompleks, dan sekretariat khatibul wali.
Ia mengatakan beberapa fasilitas belum lagi selesai dibangun saat ini. “Ini akan menjadi tempat wali tinggal dan bekerja sehingga bisa memperkuat lembaga wali untuk mempersatukan dan menjaga adat Aceh,” ujar Zulkifli.
Wali Nanggroe, Malik Mahmud mengatakan, dengan penyerahterimaan aset dari Dinas Cipta Karya kepada Sekretariat Khatibul Wali, tentunya akan sangat mendukung pekerjaan lembaga wali sehingga bisa bekerja fokus dan terarah.
“Alhamdulillah dan semoga ini dapat kita gunakan untuk kebaikan semua. Saya berharap lembaga wali bisa menjadi mercusuar pemersatu masyarakat Aceh,” ujarnya. [Sammy/rel]
