Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Banda Aceh, Arief Fadhillah menilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Banda Aceh masih menjadi sebuah dilema.
“UMK di Kota Banda Aceh sebesar Rp2.119.000 dan itu sama kayak UMP tingkat Provinsi Aceh,” kata Arief Fadhillah pada diskusi publik bertajuk May Day dan Kesejahteraan Pekerja di 3in1 Coffee, Banda Aceh, Sabtu (23/4).
Sementara jika dibandingkan dengan daerah luar, seperti di Jakarta misalnya, UMR-nya mencapai Rp3,5 juta. Tapi, kata Arief, UMR itu didapatkan dengan membuat sekian banyak tenaga kerja yang akhirnya harus dirumahkan.
“Di Kota Banda Aceh tidak memiliki sektor industri dan kekayaan alam. Jadi banyak yang hanya mengandalkan pekerjaan formal saja,” ujarnya.
Menurutnya, banyak anak muda lulusan sarjana mau menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ini dinilai menjadi sebuah dilema.
DPRK Banda Aceh, jelas Arief, selalu meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh untuk selalu mendatangkan investor yang mau berinvestasi ke Banda Aceh.
“Mungkin banyak investor takut berinvestasi ke sini karena terbatasnya wilayah dan kapasitas daya listrik. Pemerintahan tidak mampu menjamin dan meyakinkan investor tersebut,” imbuhnya.
Sebagai pimpinan DPRK Banda Aceh, ia mengharapkan agar pemimpin terpilih Wali Kota Banda Aceh ke depannya memiliki konsep jelas terhadap ketenagakerjaan.
Menurutnya, kini mall yang ada di Banda Aceh banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar kota. Maka ia meminta kepada pemerintahan legislatif tingkat provinsi dan kota mempunyai nilai tawar tinggi kepada para investor dengan memberikan pemahaman yang kira-kira sekitar 60-80 persen harus memakai tenaga lokal.
” jangan semua diberikan kepada perusahaan, seperti gaji. Pemerintah harus berpartisipasi aktif juga,” tutur politisi Partai Demokrat itu. [Aidil Saputra]
