Jakarta (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah membahas 3 hal utama dalam rapat terbatas dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (28/4).
Selain membahas percepatan pembangunan ekonomi dalam pertemuan yang juga diikuti oleh Wali Nanggroe, Kajati, Kapolda, Pangdam, Ketua Fraksi PA DPRA serta Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh, gubernur juga membahas pembangunan kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi, dan pembangunan demokrasi, penegakan hukum, stabilitas politik dan keamanan hingga kesiapan pilkada di Aceh.
Dari tiga hal utama yang disampaikan Zaini, Wapres menyukai gagasan Pemerintah Aceh untuk membangun enam ruas jalan tembus antar daerah untuk pengembangan ekonomi masyarakat, serta pembangunan rumah sakit regional di beberapa wilayah di Aceh.
“Semua proses di tingkat pusat sudah beres semua dan tinggal menunggu paripurna di DPR,” ujar Zaini terkait pembangunan rumah sakit regional seperti disampaikan Wapres di Jakarta. Zaini menyebutkan, Wapres meminta agar DPRA untuk segera memparipurnakan hal itu, sehingga pembangunan rumah sakit bisa segera dilakukan.
Terkait pembangunan enam ruas jalan baru, Wapres merespons positif. Pembangunan infrastruktur jalan, kata Wapres, akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Aceh.
Enam jalan yang direncanakan untuk dibangun adalah jalan yang menghubungkan Blang Bintang-Krueng Raya, Jalan Nagan Raya tembus Abdya, Jalan Batas Abdya-Trangon-Blang Kejeren, Jalan Sigli-Kembang Tanjong-Teupin Raya, Jalan Simpang Krueng Geukuh-batas Bener Meriah, dan Jalan Peureulak Lokop tembus batas Gayo Lues.
Zaini juga menagih komitmen presiden untuk pembangunan terowongan Gunung Geurutee dan jalan layang yang menghubungkan antara Gunung Paro dan Gunung Kulu. Pemerintah Aceh, kata Zaini sudah siap untuk melaksanakannya. Terkait hal itu, Wapres menyebutkan, pemerintah pusat akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk proses pembangunan.
Kepada Jusuf Kalla, Zaini juga meminta pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lhokseumawe dapat direalisasikan tahun 2016. Hal ini terkait dengan telah ditandatanganinya perjanjian kerja sama Pemerintah Aceh dengan Floresta Ltd untuk revitalisasi Pabrik Kertas Kraft Aceh (KKA).
“Kami menunggu keputusan pemerintah atas pemberian hak kelola PT KKA kepada Pemerintah Aceh,” ujar Zaini. [Sammy/rel]
