Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Aksi nonton bareng (nobar) film ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Selasa (3/5) dibubarkan polisi bersama Ormas FKPPI. Tindakan represif kepolisian itu pun menuai kecaman.
“Ini merupakan tindakan intoleran. Aksi mengekang kebebasan berekspresi ini terjadi di kala dunia memperingati Hari Pers Internasional atau World Press Freedom Day, 3 Mei 2016. Tindakan pembubaran itu merupakan bentuk nyata polisi dan sejumlah organisasi massa yang belum bisa menerima perbedaan,” kata Ketua AJI Kota Banda Aceh, Adi Warsidi, dalam siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (4/5).
Ia mengutuk keras aksi pembubaran nonton bareng tersebut. “Ini semakin menegaskan bahwa polisi kembali menjadi musuh kebebasan pers di Indonesia. Tindakan ini mencederai kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang,” tuturnya.
Polda DIY dan jajarannya serta semua pihak diminta menghargai dan menghormati kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang dilindungi UU.
“AJI Banda Aceh meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegur dan memberikan peringatan keras kepada polisi yang telah berperilaku intoleran dan menghambat kebebasan berekspresi,” ucapnya.
Kecaman serupa juga disuarakan AJI Jakarta. Menurut mereka, pembubaran nonton bareng itu menunjukkan kepolisian tak memahami Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Kepolisian, mengingat kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat dijamin oleh UU.
“Polisi tidak menegakkan hukum tapi justru tunduk pada kelompok intoleran dan anti-kebebasan. Tindakan polisi tidak bisa dibiarkan. Polisi gagal menciptakan rasa aman di Yogyakarta,” kata Ketua AJI Jakarta, Ahmad Nurhasim.
Acara nobar yang digelar di Sekretariat AJI Yogyakarta pada Selasa (3/5) itu rencananya diisi pentas musik dan pemutaran film ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ karya Rahung Nasution. Sebelum acara, AJI Yogya telah mengirim undangan ke Kapolda DIY Brigjen Prasta Wahyu Hidayat dan Kapolsek Kota Yogyakarta untuk menghadirinya.
Sorenya, sejumlah polisi datang menanyakan izin, dan membubarkan acara. Puluhan massa berseragam Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI Polri (FKPPI) ikut mengintimidasi panitia serta mendesak pembubaran acara.
Ahmad mengatakan, ini bukan kasus pertama terkait film tersebut. Pada 16 Maret 2016, Polsek Menteng, Jakarta Pusat, juga mendesak panitia membatalkan pemutaran perdana ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ di Pusat Kebudayaan Jerman Goethe-Institute Jakarta. Pemutaran film akhirnya dialihkan ke Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. [Okezone]
