Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai perjalanan dinas ke luar negeri 5 Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak akan memberikan manfaat banyak bagi publik Aceh, yang ada hanya menguras anggaran rakyat Aceh.
“Sementara manfaatnya hanya buat mareka saja karena dapat jalan-jalan ke luar negeri, kalau bagi rakyat sama sekali tidak bermanfaat,” ujar Koordinator MaTA, Alfian dalam siaran pers yang diterima Kanalaceh.com, Jumat (22/7).
Informasi yang didapatkan oleh MaTA, kata Alfian, perjalanan dinas 5 Komisi dari 10 Komisi di DPRA tersebut masing-masing Komisi I ke Amerika Serikat, Komisi II ke Australia, Komisi III ke Swiss, Komisi IV ke Maroko dan Komisi VII ke Spanyol.
“Menurut kami, perjalanan dinas tersebut merupakan cara lama yang masih digunakan oleh anggota dewan kita untuk menghabiskan anggaran rakyat Aceh. Secara substansi tak memberikan efek apapun bagi pembangunan Aceh. Terbukti perjalanan-perjalanan sebelumnya tidak ada hasil apa-apa yang dibawa pulang,” ujarnya.
Apalagi perjalanan ini dilakukan dengan menggeser jadwal pembahasan KUA-PPAS. “Jadi kami minta dewan untuk membatalkan perjalanan dinas ke luar negeri, agar fokus dan tidak menunda pembahasan KUA-PPAS.”
Sebelumnya, berdasarkan penelitian MaTA terhadap temuan BPK Aceh tahun 2014 terungkap banyaknya penyelewengan dana perjalanan dinas pejabat dan Anggota DPRA telah merugikan uang negara sebesar Rp3 miliar lebih.
“Temuan tersebut menjadi warning bagi siapa saja termasuk DPRA yang melakukan perjalanan dinas. Kita berharap perjalanan dinas para anggota dewan benar-benar memberikan dampak yang bagus bagi masyarakat,” harap Alfian.
MaTA juga mendesak BPK RI untuk bisa melakukan audit investigasi terhadap perjalanan dinas anggota DPRA sehingga tidak terjadi kerugian keuangan negara. [Sammy/rel]
