Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Aceh yang terletak di wilayah paling ujung barat Indonesia berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membentuk kelompok teroris.
Derah Jalin di Jantho, Aceh Besar pernah digunakan oleh kelompok Jamiaah Islamiyah untuk melakukan pengkaderan pada 2010. Ada 14 orang narapidana kasus Jalin yang saat ini sudah bebas bersyarat.
Hal tersebut terungkap dalam seminar publik yang digelar Pusat Studi Demokrasi dan Pembangunan (PSDP) Universitas Syiah Kuala dengan tema “Menangkal Sel Terorisme di Indonesia: Menakar Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Tororisme” pada Rabu, (27/7) di ruang Balai Senat, Biro Rektorat Unsyiah.
Menurut Asintel Kodam Iskandar Muda, Kolonel Inf. Hendriadi yang menjadi pemateri, aksi teror yang terjadi di Indonesia akibat isu sosial, ekonomi, politik dan demografi.
Selama ini, lanjutnya, negara menangani aksi terorisme dengan tujuan memberikan perlindungan untuk negara dan korban. Disamping itu, negara juga melakukan penyadaran terhadap pelaku teror.
Di Aceh menurut Hendriadi, masyarakat melakukan penolakan terhadap pembentukan sel terorisme. “Ada resistensi terhadap terror,” kata Kolonel yang pernah bertugas di Timor Timur, Papua dan Aceh ini.
Menurut Hendriadi, menjelang pilkada 2017, sampai saat ini secara data di lapangan memang belum ditemukan intimidasi tetapi secara potensinya memang ada. “Memang isu yang dimunculkan kecil-kecil dulu. Seperti masalah masjid, gereja, dan organisasi Islam,” katanya.
“Secara umum Aceh dijadikan sebagai objek oleh orang tertentu untuk membuat kekacauan. Maka dari itu kita bersama-sama harus sigap untuk melawan hal tersebut,” tambah Hendriadi.
Narasumber lainnya, Mukhlissuddin Ilyas, MPd, mengatakan tatakelola sistem sistem politik Aceh masih rapuh, situasi politik di Aceh terkadang mempengaruhi aksi-aksi kekerasan atas nama agama.
“Di Aceh dalam beberapa tahun terakhir dijumpai gerakan-gerakan keagamaan yang menggunakan agama sebagai alat kekerasan yang mengarah pada aksi-aksi radikalisme,” jelas Mukhlissuddin yang menjadi peneliti di Forum Koordinasi Penanggunangan Terorisme (FKPT) Aceh.
“Sayangnya, pemerintah Aceh belum memiliki formula yang ampuh dalam menyelesaikan perpecahan di kalangan ummat beragama. Penanganan masalah keagamaan di Aceh belum dilakukan melalui kebijakan yang komprehensif,” tambahnya.
Mukhlisisuddin Ilyas menyebutkan banyak pihak yang memanfaatkan isu agama untuk membuat kekacauan di provinsi Serambi Mekkah ini.
“Di Aceh dalam beberapa tahun terakhir dijumpai gerakan-gerakan keagamaan yang menggunakan agama sebagai alat kekerasan yang mengarah pada aksi-aksi radikalisme.”
Penanganan Terorisme di Indonesia
Kasubdit Keamanan Negara Direktorat Intelkam Polda
“Keberhasilan Polri dalam mengungkap jaringan teroris di Indonesia tidak luput dari peran serta masyarakat, LSM dan instansi terkait,” jelas Sulaiman.
Menurut Sulaiman, secara bertahap Polri melakukan upaya pre-emtif, preventif (pencegahan), referensif justisil, hingga rehabilitasi untuk menangani aktifitas terorisme. Penanganan ini dilakukan bersama oleh Polri, TNI, dan pemerintah setempat dengan bersinergi bersama masyarakat.
“Potensi melakukan aksi teror itu sebenarnya ada pada setiap individu. Jika tak terkendali, ini bisa membahayakan. Pengendalian emosi dan ideologi ekstrim seseorang tentu akan berujung pada keberhasilan mengontrol potensi aksi terorisme,” jelas Radhi Darmansyah MSc, Kepala Pusat Studi Demokrasi dan Pembangunan (PSDP) Universitas Syiah Kuala.
“Kewajiban kita, untuk bersama-sama menjaga dan mencegah aksi terror. Pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan membangun ideologi yang toleran akan melahirkan kehidupan bermasyarakat yang bebas dari terror,” demikian Radhi. [Aidil/rel]
