Jakarta (KANALACEH.COM) – Mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dan asistennya Trinanda Prihantoro dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat.
Keduanya dieksekusi setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap.
“Telah dilakukan, dieksekusi ke Lapas Sukamiskin,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Kamis (8/9).
Ariesman dan Trinanda dibawa menggunakan mobil tahanan sekitar pukul 14.00 WIB, dari rumah tahanan di Gedung KPK.
Jaksa KPK Ali Fikri mengatakan, Ariesman dan Trinanda tidak mengajukan banding dalam waktu 7 hari setelah putusan hakim dibacakan.
Di sisi lain, Jaksa penuntut juga menerima putusan dan tidak melakukan banding.
“Setelah mempelajari putusan, kami berpendapat menerima putusan, karena putusan hakim sudah lebih dari 2/3 tuntutan,” ujar Jaksa Ali Fikri saat dikonfirmasi.
Ariesman divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (1/9).
Selain pidana penjara, Ariesman juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sebelumnya ia dituntut empat tahun penjara.
Sementara itu, Trinanda Prihantoro divonis 2,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Trinanda juga dipidana denda sebesar Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan.
Hakim menilai Ariesman Widjaja terbukti menyuap anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi sebesar Rp2 miliar secara bertahap.
Suap tersebut diberikan dengan maksud agar M Sanusi yang juga anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI membantu mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).
Selain itu, suap diberikan agar Sanusi mengakomodasi pasal-pasal sesuai keinginan Ariesman, selaku Presdir PT APL dan Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra, agar mempunyai legalitas untuk melaksanakan pembangunan di Pulau G, kawasan reklamasi Pantura Jakarta.
Selain itu, salah satu yang dipersoalkan, yakni terkait pasal mengenai tambahan kontribusi sebesar 15 persen bagi pemilik izin reklamasi.
Ariesman dan para pengembang merasa keberatan dengan pasal tersebut, kemudian menggunakan Sanusi agar bunyi pasal tersebut diubah. [Kompas]
