Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada menyetujui jika pada Pilkada Aceh 2017 ini ada penambahan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO), dan juga keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Saya sangat setuju penambahan pasukan BKO, karena jumlah polisi organik di Polda Aceh tidak mencukupi untuk kebutuhan pengamanan Pilkada di Aceh. Tidak hanya penambahan BKO saja, tetapi keterlibatan Tentara Nasional Indonesia turut serta dilibatkan dalam operasi keamanan selama berjalannya Pilkada sampai selesai secara tuntas,” kata Aryos dalam siaran pers yang diterima Kanalaceh.com, Sabtu (17/9).
Tujuan penambahan BKO dari Sumatera Utara, Mabes Polri, dan TNI, katanya, untuk menekan (meminimalisir) perilaku masyarakat ataupun kelompok tertentu dalam bentuk intimidasi dan kekerasan, ataupun kriminalitas murni serta bernuansa politis yang selalu meningkat di setiap momentum pelaksanaan Pilkada di Aceh.
Lanjut Aryos, jika merujuk pada data tahun 2006 berjumlah 15 kasus (Sumber : The Habibie Center) dan tahun 2012 jumlah 40 kasus (Sumber : The Aceh Institute). “Sehingga diperlukan perlakuan khusus terhadap penanganan keamanan di Pilkada Aceh,” ujarnya.
Dalam monitoring media pada tahun 2016 yang Jaringan Survey Inisiatif (JSI) lakukan, periode bulan Juni – Agustus 2016, mencatat ada beberapa kejadian kriminalitas, meliputi penembakan mobil Sdr. Ridwan alias Nawan (22 Agustus 2016), kasus penembakan dikediaman Nek Tu/Ridwan Abubakar (24 Agustus 2016), kasus pelemparan bom molotov (10 Agustus 2016), kasus penganiayaan Sdr. Hendri (18 Agustus 2016), dan kasus penusukan terhadap Sdr. Abdul Muthaleb (2 Agustus 2016).
Aryos mengingatkan, untuk mencegah agar semakin minimnya tingkat intimidasi dan kekerasan fisik, diperlukan peran aktif dari masyarakat Aceh yang harus berani bersikap melaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Tindakan lainnya yang perlu dilakukan masyarakat Aceh dengan menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, sehingga upaya ingin membuat kacau keadaan mampu diredam,” kata Peneliti JSI ini.
Ia menyarankan kepada aparat penegak hukum di Polda Aceh membangun sistem deteksi dini yang melibatkan banyak pihak. Jika itu dilakukan bisa dipastikan Pilkada 2017 berjalan aman, damai, dan sukses. [Aidil/rel]
