Jakarta (KANALACEH.COM) – Kepala Polri, Jenderal Pol Tito Karnavian mengukuhkan tim Sapu Bersih Pungli yang dikoordinasi Mabes Polri, Rabu (16/11).
Tim ini sebenarnya sudah lama bekerja sejak muncul perintah dari Presiden Joko Widodo, tetapi baru dikukuhkan secara resmi. Tito menekankan adanya perbaikan sistem pelayanan publik yang bersih dan bebas dari pungli.
“Tim menyasar sentra pelayanan publik yamg bersentuhan langsung ke masyarakat. Masyarakat kita yang sudah susah jangan lagi ditarik-tarik pungli,” ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11).
Tim ini akan dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Priyatno sebagai ketua pelaksana.
Menurut Tito, masih banyak anggota masyarakat yang mengeluhkan pelayanan pembuatan STNK, SIM, dan dokumen kendaraannya yang dipersulit. Jika ingin cepat, mereka harus membayar uang “pelicin”.
Selain melancarkan birokrasi di pemerintahan, Tim Saber Pungli Polri juga menjangkau praktik pungli di luar instansi pemerintahan. Salah satunya yang terjadi di Pelabuhan Belawan, beberapa waktu lalu.
Pemilik kapal diwajibkan membayar upah Rp 50 juta hingga Rp 70 juta untuk biaya angkut barang.
“Ada juga investor yang masuk pabrik di daerah industri, semua truk yang mau masuk angkut barang dipalakin, diperas atas nama organisasi tertentu. Ini target operasi kita,” kata Tito.
Sementara itu, Tim Saber Pungli di tingkat daerah akan dijalankan oleh kepala daerah masing-masing.
Kapolri memberi arahan kepada Inspektur Pengawasan di Polda sebagai ketua pelaksana Saber Pungli masing-masing daerah untuk mendongkrak kinerjanya.
Ia pun menerapkan sistem reward and punishment kepada jajaran Polda terkait Tim Saber Pungli ini.
“Polda yang tidak dapatkan apa-apa, Irwasda-nya saya akan ganti. Di Mabes Polri banyak stok perwira menengah yang berprestasi,” kata Tito.
Evaluasi Tim Saber Pungli akan dilakukan setiap bulan. Jika ada Polda yang masih tak menunjukkan taring, maka akan diberi peringatan.
Jika pada bulan kedua masih belum terlihat prestasinya, masih diberikan teguran. Setelahnya, Kapolri tak segan untuk mengganti ketua pelaksana. Ia meminta agar semua Polda mampu menjalankan perintah ini semaksimal mungkin.
“Kalau ada Polda yang tidak berhasil, saya akan ingatkan Kapolda-nya. Ini bukan perintah saya, tapi Presiden. Presiden ingin unit pelayanan diperbaiki, bersih dari pungli,” kata Tito. [Kompas]
