Jakarta (KANALACEH.COM) – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai dinasti politik yang terjadi di daerah-daerah memang rentan korupsi. Hal itu terjadi karena dinasti politik di Indonesia masih mengabaikan kompetensi dan integritas saat hendak melanjutkan kekuasaan pada momen pilkada lewat calon yang diusung.
Semestinya, dinasti politik tetap memprioritaskan aspek kompetensi dan integritas agar kepala daerah yang muncul betul-betul mampu secara mandiri mengelola tatanan dan pembangunan di daerahnya.
“Dinasti politik di kita memang rentan korup, karena yang terpenting bagi mereka (pihak yang melakukan dinasti politik) adalah bagaimana melanggengkan kekuasaan, bukan pada kompetensi dan integritas,” ujarnya, Sabtu (31/12).
Dinasti politik marak terjadi di berbagai daerah karena kandidat yang menjadi lawannya di pilkada masih belum memiliki relasi atau jaringan yang kuat di tingkat akar rumput. Akibatnya, masyarakat pada momen pilkada tidak memiliki pilihan yang lain selain calon yang masih ada hubungan keluarga dengan kepala daerah sebelumnya. Posisi masyarakat dalam kondisi ini hanya menerima apa yang terlihat dan yang lebih dikenalnya.
Dengan begitu, calon yang berasal dari bagian dinasti politik itulah yang diuntungkan. Calon tersebut lebih populer di mata masyarakat karena dikenal memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah sebelumnya.
Partai politik (parpol) pun, lanjut Titi, tidak menyaring betul-betul terhadap calon-calon yang diusungnya pada pilkada. Undang-undang parpol saat ini juga tidak mengatur ihwal mekanisme pengusungan calonnya pada pemilu, pilreg, dan pilkada.
“Di UU parpol itu, mekanismenya diserahkan kepada internal parpol, ini kan sebetulnya daya ikatnya lemah sekali,” katanya.
Beberapa daerah yang melakukan dinasti politik yang ujung-ujungnya tersangkut masalah korupsi di antaranya Kota Cimahi dan Kabupaten Klaten. Pemimpin di dua daerah ini merupakan istri dari kepala daerah sebelumnya. Keduanya pun sama-sama terkena Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. [Republika]
