Bogor (KANALACEH.COM) – Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan Aceh (Lemkaspa) bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh Bogor (Ikamapa) mengadakan diskusi publik di Plasma Institut Pertanian Bogor (IPB), Rabu (22/2).
Diskusi yang bertemakan ‘Masa Depan dan Arah Kebijakan Pangan’ menghadirkan pembicara peneliti FKH Unsyiah, drh Faisal Jamin, pengamat kebijakan publik Aceh, Mulyadi Rasimun, kalangan akedemisi dan perwakilan LSM.
Faisal Jamin dalam pemaparannya menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Aceh cukup komplek menyangkut dengan pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini.
“Permasalahan yang mendasar saat ini salah satunya adalah persediaan daging sapi di Aceh menjelang hari-hari besar keagamaan Islam, seperti menjelang bulan puasa dan lebaran,” katanya.
Lanjut Faisal, permasalahan yang sedang terjadi kurangnya pesediaan daging sapi di kalangan masyarakat, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar menjelang hari-hari besar keagamaan.
Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Aceh dalam memenuhi persedian daging sapi kepada masyarakat, meliputi beberapa faktor mendasar yang menyebabkan tinggi harga daging di pasaran.
“Salah satunya kurang peran pemerintah dalam mengontrol harga serta persedian daging di lasaran, kurang usaha penggemukkan sapi potong di setiap kabupaten/kota di Aceh,” sebut Faisal.
Selain permasalahan tersebut Faisal Jamin juga menambakan ada permainan di pasar oleh para penyedia daging.
Maka, sambung Faisal, untuk mengatasi permasalahan di atas perlu adanya pelatihan-pelatihan untuk menguatkan kapasitas mengenai pengelolaan dana desa untuk dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dapat teratasi dalam hal persedian daging menjelang hari-hari besar keagamaan.
“Lahirnya tata kelola dana pada aparatur desa secara transparan dan akuntanbilitas penyelenggaran desa,” kata Faisal.
Sementara Mulyadi Rasimun dalam diskusi menjelaskan masih banyak permasalahan dalam pengelolaan dana desa yang terjadi saat ini, terutama permasalahan minimnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan dana desa.
Menurutnya saat ini penggunaan dana desa hanya diperuntukan untuk pembangunan sarana prasarana, sedang penggunaan dana desa untuk pemberdayaaan masyarakaat masih sangat kurang diperuntukan,
“Selain itu dana desa juga rawan penyelewengan,” ujarnya. [Aidil/rel]
