Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Polemik tentang Peraturan Presiden (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe terus dikecam kalangan aktivis mahasiswa. Kali ini Forum Kota Sabang Kreatif dan Aktif (KOSAKATA), menilai PP Nomor 5 Tahun 2017 tersebut sarat dengan kepentingan elit.
“Hal tersebut terlihat dari kebijakan sepihak yang diambil Plt Gubernur Aceh Soedarmo beberapa waktu lalu yang terkesan tergesa-gesa dalam mengusulkan konsorsium BUMN menjadi pengusul KEK Arun,” ujar Ketua KOSAKATA, Aulia Riza dalam siaran pers yang diterima Kanalaceh.com, Kamis (30/3).
Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah Aceh adalah pengusul atas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama Pemerintah Aceh. Aulia berpendapat apa yang dilakukan Soedarmo justru membuat masyarakat Aceh kembali kecewa.
“Saya dan masyarakat Aceh merasa kecewa terhadap kebijakan sepihak bapak Soedarmo yang kelihatannya memiliki misi khusus,” ujarnya.
Menurutnya, hal yang dilakukan Soedarmo menimbulkan kecurigaan masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Pusat, yang berdampak pada keberlanjutan perdamaian di Aceh.
“Apa yang dilakukan oleh Bapak Soedarmo berpengaruh terhadap proses perdamaian yang selama ini sudah berjalan harmonis,” pungkasnya.
Aulia mengatakan bahwa Presiden Jokowi punya visi dan misi yang baik untuk Aceh, untuk itu dia berharap agar Presiden ingin merevisi PP Nomor 5 Tahun 2017. Dari sebelumnya diusul oleh konsorsium BUMN menjadi Pemerintah Aceh sebagai pengusul.
“Kebijakan bapak Presidek Jokowi pastinya punya visi misi yang baik untuk pembangunan Aceh. Apalagi beliau selama ini menggaungkan tentang pemerataan pembangunan dan penuntasan kemiskinan di Aceh, maka langkah konkritnya untuk Aceh merevisi PP tersebut,” demikian Aulia. [Aidil/rel]
