Banda Aceh (KANAALACEH.COM) – Pusat Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala (PSIP Unsyiah) membahas strategi tata kelola hutan Aceh dalam Multi Stakeholders Meeting di Balai Senat Unsyiah, Kamis (30/3).
Diskusi itu mengangkat tema “Membangun Strategi Tata Kelola Hutan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan dan Lestari di Provinsi Aceh.”
Wakil Rektor II Unsyiah, Prof Dr Husni SH MHum mengatakan, kerusakan ekosistem di Aceh selama ini disebabkan oleh lemahnya fungsi pengawasan. Contohnya, pengawasan terhadap kebijakan moratorium logging yang diterapkan Pemerintah Aceh sebelumnya.
Meskipun sudah ada larangan penebangan hutan, tetapi masyarakat di Saree, Kabupaten Aceh Besar masih menebang pohon untuk membuka lahan pertaniannya.
“Kalau pengawasan tidak ada, penegakan hukum juga tidak akan terjadi. Maka kita perlu bekerja bersama-sama untuk mengurangi dampak kerusakan hutan ini,” tegas Prof Husni.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Aceh, Rafli Kande yang turut hadir pada acara tersebut mengungkapkan, pengolaan lingkungan dan hutan Aceh semestinya bisa lebih mudah jika semua pihak telah sepakat kalau pengelolaan hutan Aceh dikembalikan ke masyarakat.
“Kita harus sepakat, kembalikan hutan itu pengelolaannya kepada masyarakat adat. Jadi pemerintah fungsinya hanya mendampingi dan bersinergi,” ungkapnya.
Ketua PSIP Unsyiah, Kurniawan SH LLM mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan kesepahaman antar pihak pemangku kepentingan, seperti pemerintah dari berbagai tingkatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan unsur lain yang terkait tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Aceh.
“Kita ingin mendapatkan gambaran, baik kritik ataupun saran dari semua pemangku kepentingan, sehingga menjadi acuan untuk tata kelola lingkungan dan hutan Aceh yang lebih optimal di masa mendatang,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber, Ir Misran MM (Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser), Muhammad Zulhafrisyah (Dinas Lingkungan Hidup dan Hutan Aceh), Agung Dwi Nurcahya (Yayasan Hutan dan Lingkungan Aceh), dan Iyan Simulten (Direktur Konservasi Orangutan Sumatera).
Multi Stakeholders Meeting terselenggara atas kerja sama antara PSIP Unsyiah dengan Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Hutan dan Lingkungan Aceh, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh. [Aidil/rel]
