Tapaktuan (KANALACEH.COM) – LSM Lembaga Independen Bersih Kabupaten Aceh Selatan (LIBAS) menduga proyek pengadaan bibit pisang sumber APBK tahun 2016 dengan nilai Rp90 juta lebih oleh Dinas Pertanian dan Peternakan setempat menyimpang atau tidak sesuai spesifikasi.
Koordinator LIBAS, Mayfendri kepada wartawan di Tapaktuan, Jumat menyatakan, proses pengadaan proyek tersebut patut diduga sarat persoalan, karena hasil yang diterima oleh masyarakat tidak jelas.
“Bahkan, berdasarkan hasil amatan kami di lapangan, keberadaan bibit pisang tersebut tidak jelas lagi, padahal dengan jangka waktu sudah mencapai satu tahun lamanya sejak dibagikan seharusnya bibit pisang itu sudah besar dan sudah berproduksi,” katanya.
Berdasarkan informasi diperoleh pihaknya, pengadaan proyek bibit pisang secara coloning tersebut merupakan proyek oknum Kadis Pertanian dan Peternakan Aceh Selatan sehingga terkesan sangat tertutup ke publik.
Termasuk dalam proses pembagian bibit di lapangan juga tidak dilakukan secara terbuka, sehingga tidak bisa dinikmati oleh para petani secara merata, katanya.
“Pengadaan proyek ini sama halnya menghambur-hamburkan keuangan daerah, sebab yang namanya bibit pisang itu merupakan bukan kebutuhan mendesak di Aceh Selatan, masih ada hal lain lebih mendesak. Bibit pisang itu dibuang saja diatas tanah hidup sendiri, apalagi bibitnya tersedia cukup banyak di daerah ini,” sesal Mayfendri.
Karena itu, Mayfendri mendesak aparat penegak hukum di Aceh Selatan segera mengusut kasus dugaan pengadaan bibit pisang tidak sesuai spesifikasi yang telah menguras anggaran daerah mencapai puluhan juta rupiah itu.
“Kasus ini harus diusut tuntas oleh penegak hukum karena proyek yang menguras anggaran daerah tersebut tidak dirasakan manfaat maksimal oleh masyarakat. Padahal masih banyak jenis bibit yang lain lebih mendesak dibutuhkan masyarakat sehingga harus disediakan kepada petani yang sifatnya bisa meningkatkan kesejahteraan perekonomian mereka,” ujar Mayfendri.
Mantan Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Selatan, Ishaq yang dikonfirmasi secara terpisah menyatakan bahwa berdasarkan informasi diterima pihaknya proses pengadaan bibit pisang tersebut sudah sesuai spesifikasi yang tertera dalam kontrak.
Sebab, sebelum bibit tersebut dibagikan kepada petani melalui masing-masing kelompok, bibit dimaksud terlebih dulu telah diperiksa oleh tim pemeriksa barang (PHO) Dinas Pertanian dan Peternakan.
“Jikapun pengadaan bibit itu ternyata bermasalah, maka pihak Tim PHO yang telah memeriksa barang juga harus bertanggungjawab,” kata Ishaq.
Ishaq yang juga PPTK proyek tersebut menyebutkan, pengadaan bibit pisang dalam beberapa jenis tersebut seluruhnya berjumlah 8.000 batang yang diterima oleh dua kelompok tani Kecamatan Samadua, satu kelompok tani Kecamatan Sawang, satu kelompok tani Kecamatan Labuhanhaji Barat dan satu kelompok tani Kecamatan Pasie Raja.
“Masing-masing kelompok tani tersebut menerima bibit pisang secara bervariasi yakni antara 1.000 hingga 1.500 batang,” sebutnya.
Saat ditanya apa penyebab bibit pisang tersebut diduga sudah mati karena bibit yang dibagikan diduga tidak berkualitas? Ishaq kembali menyatakan bahwa terkait hal itu pihaknya belum mengetahuinya.
Namun dia berjanji dalam waktu dekat ini akan memanggil pihak tim PHO dan kontraktor pelaksana untuk mempertanyakan kembali hal itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Selatan, Yulizar yang dikonfirmasi wartawan membantah tudingan yang menyebutkan proyek pengadaan bibit pisang tersebut merupakan proyek dia.
“Kan jelas ada PPTK nya dan juga ada perusahaan kontraktornya,” kata Yulizar.
Sedangkan terkait keberadaan bibit pisang dimaksud apakah benar-benar ada direalisasikan di lapangan, Yulizar meminta kepada wartawan agar melakukan proses pengecekan secara langsung di lapangan.
“Silahkan anda cek sendiri di lapangan, bibit itu dibagikan di empat titik yakni di Kecamatan Samadua, Sawang, Labuhanhaji Barat dan Pasie Raja,” kata Yulizar. [Antara]
