Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pembentukan tim khusus untuk mengawal Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) sangat diperlukan dengan kondisi politik Aceh saat ini. Pencaturan politik nasional sangat menentukan gerak laju pemerintah di daerah.
Menurutnya, UUPA sudah tiga kali diusik dengan mengesampingkan kekhususan yang melekat pada teritorial Aceh.
“Ini bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Koordinator Pusat Mahasiswa Pemuda Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA) Azwar A Gani Sabtu (12/8) dalam siaran persnya kepada Kanalaceh.com.
M@PPA sebagai kelompok pro-perdamaian ditegaskan oleh Azwar tidak anti dengan perubahan dinamika politik dan sosial di nasional, tetapi yang terus dikawal dan dorong adalah jangan sampai kekhususan yang sudah diberikan dicabut lalu kemudian kembali timbul konflik untuk memberontak.
“Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Aceh hari ini adalah wilayah NKRI dengan dua sistem,” katanya.
Jadi, kata Azwar, salah besar jika ada pihak-pihak akademisi yang melihat lembaga ini tidak berguna. Lembaga ini yang nantinya akan membantu Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, DPR Aceh, DPR RI dan DPD RI mengkaji dan memberikan masukan untuk setiap UU Nasional yang akan diberlakukan di Aceh.
“Tapi lembaga ini tidak pada tahap mengambil keputusan,” katanya.
Sambungnya, dalam UUPA pasal 7 sudah dijelaskan bahwa Pemerintah Aceh dan Kabupaten berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah.
“Tidak ada alasan untuk menghentikan pembentukan lembaga ini, yang tidak boleh dilakukan Pemerintah Aceh mengurus politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan bidang tertentu dalam agama,” ujarnya.
Diluar dari pada itu dengan kewenangan yang luas semua bisa dilakukan untuk kebaikan Aceh, asal jangan minta merdeka saja.
Ditambahkannya, yang perlu diperhatikan nantinya adalah terkait dengan struktur lembaga jangan sampai terlalu gemuk sehingga tidak efesien dengan tujuan.
“Kami akan terus menyuarakan untuk pembentukan lembaga ini, serta megawal pemerintahan berjalan untuk mewujudkan cita-cita perdamaian dan kesejahtraan,” katanya. [Aidil/rel]
