Jakarta (KANALACEH.COM) – Pemutaran kembali film G30S/PKI terus menuai pro-kontra. Meski begitu, ada yang berharap film lawas ini bisa ditayangkan kembali di televisi. Sayangnya, sampai sekarang belum ada satu pun televisi nasional maupun televisi swasta yang berniat menayangkan film lawas tersebut.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis mengatakan, pihaknya turut mengikuti polemik pemutaran kembali film G30S/PKI.
Namun, pihaknya belum bisa mengeluarkan rekomendasi atau pernyataan terkait boleh atau tidaknya film tersebut ditayangkan di televisi. kata dia, KPI dalam hal ini bersifat pasif, yaitu baru akan mengeluarkan pernyataan atau tindakan jika sudah menerima laporan masyarakat.
Nah, sampai saat ini belum ada satu pun pihak yang melapor atau meminta KPI menolak film tersebut diputar di televisi. Begitu juga sebaliknya, belum ada televisi yang berkonsultasi atau berencana memutar film tersebut.
Biasanya, kata dia, untuk film-film yang dianggap kontroversi, pihak televisi lebih dulu berkonsultasi dengan KPI sebelum ditayangkan.
Yuliandre mengatakan, pada dasarnya KPI membolehkan berbagai film diputar di televisi selama tidak melanggar etika penyiaran. Apalagi tayangan untuk kebaikan, tentu tidak masalah.
“Selama tidak melanggar aturan yang ada dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran maka boleh saja diputar,” kata Yuliandre, saat dikontak tadi malam.
Apakah film G30S/PKI dianggap melanggar aturan? Dia bilang, KPI tak bisa menilai objek, hanya konten atau isi dari film tersebut. Misalnya, ada tayangan yang memperlihatkan kekejaman dan kesadisan.
Untuk menilai itu pun KPI baru bisa merespons ketika film tersebut sudah tayang di tv dan menerima aduan masyarakat. Disinggung terkait kelaikan tontonan untuk anak-anak, Yuliandre mengatakan selama ini KPI memiliki jam tayang dan kode untuk anak-anak.
Sebelumnya, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menilai film G30S/PKI tidak layak dipertontonkan kepada anak-anak. Karena memuat adegan-adegan sadis dan penuh kekerasan. Salah satunya saat para perwira militer diculik dari rumahnya.
Retno mengatakan, adegan kekerasan baik fisik maupun verbal, apalagi adegan pembunuhan, akan menimbulkan trauma buruk pada anak-anak. Hal ini membahayakan kondisi psikologis.
Selain itu, dalam film tersebut banyak diksi yang juga mengandung kekerasan. Menurut Retno, masih banyak film sejarah yang lebih mendidik dan layak disaksikan anak-anak. Film sejarah sejatinya membangkitkan rasa nasionalisme dan menstimulus cara berpikir kritis pada anak-anak. [Rmol.co]
