Jakarta (KANALACEH.COM) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berencana menginvestasikan sejumlah dana haji masyarakat ke Arab Saudi. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai langkah investasi diambil agar biaya haji maupun umrah bisa ditekan.
Sebab, pemerintah melihat minat masyarakat Indonesia untuk pergi ke tanah suci cukup besar dari tahun ke tahun. Terlebih minat masyarakat untuk ibadah umrah.
Baca: Dewan minta Pemerintah Aceh tolak rencana BPKH
“Setidaknya bisa ongkos haji lebih murah. Apalagi seperti dikatakan tadi sejuta lebih (jemaah) umrah. Itu (biaya) bisa lebih murah,” kata JK di kantor Wakil Presiden seperti dilansir laman Kumparan.com, Selasa (13/3).
“Perkembangan haji itu makin tinggi dan perkembangan umrah juga hampir sejuta (jamaah) setahun maka kalau Indonesia BPKH investasi di Saudi contohnya, itu bisa menguntungkan,” tambah JK.
Baca: Senator asal Aceh kritik rencana investasi BPKH
Baca: Rencana investasi BPKH, PA: Jangan ganggu aset milik rakyat Aceh
Baca: Mahasiswa tolak BPKH kelola tanah wakaf Aceh
BPKH berencana menginvestasikan sejumlah dana dari total Rp 102,5 triliun dana haji itu ke tanah milik Habib Bugak Al Asyi, seorang warga Aceh yang telah mewakafkan tanah di Arab Saudi ratusan tahun lalu.
BPKH resmi dibentuk setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Melalui PP tersebut, dana haji yang semula dikelola Kementerian Agama dialihkan ke BPKH. Rencana investasi di Arab ini muncul setelah sebelumnya rencana Presiden Joko Widodo yang ingin pengelolaan dana haji pada pembangunan infrastruktur dalam negeri menuai polemik. []
