Sigli (KANALACEH.COM) – Yayasan Advokat Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Pidie, mendesak pemerintah setempat segera evaluasi Sumer Daya Manusia (SDM) aparatur Gampong. Sebab persoalan tersebut berimbas lambannya penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Gampong, sehingga dana tahun 2018 terhambat.
Demikian dikatakan Kepala Perwakilan YARA Pidie, Junaidi kepada wartwan, Kamis (24/5). Lanjut dia, lambatnya penyusunan LPJ dan penyususnan Reusam APBG di Pidie sangat tergantung dengan kualitas SDM Aparatur Gampong.
Ia mengakui, pihaknya sudah sering mendapat laporan dari masyarakat bahwa masih banyak gampong yang belum melaksanakan ketentuan Qanun No 8 tahun 2011 tentang Aparatur Gampong, dalam Qanun ini di tentukan syarat untuk menjadi aparatur Gampong minimal berpendidikan SLTP sederajat.
Namun masih banyak aparatur gampong yang belum menjalankan ketentuan ini terseut.
“Kami bahkan sudah melaporkan ke camat terkait dengan adanya aparatur Gampong yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana di atur dalam Qanun ini namun tidak di tindak lanjuti sampai saat ini,” jelasnya.
Bahkan kata Junaidi, ada aparatur gampong yang buta huruf dan sudah berkali kali disampaikan untuk segera di tindaklanjuti agar tidak menganggu roda pemerintahan gampong, akan tetapi camat yang maksud tetap saja tidak bergeming.
Jika ini yang terjadi, kata dia, maka tidak heran kalau dana gampong di Pidie saat ini macet hampir Rp 100 Milyar. Pihaknya mendesak kepada Bupati agar segera mendata dan menertibkan apartur Gampong yang tidak sesuai dengan ketentuan Qanun Aparatur Gampong, dan untuk mencegah hal ini dapat berulang.
“Kami meminta kepada DPRK Pidie agar merevisi kentuan batas milimal pendidikan untuk menjadi aparatur Gampong minimal SLTA sederajat,”pinta dia.
Kondisi saat ini kata Junaidi, dengan perkembangan teknologi, politik dan hukum, penggunaan Ijazah SLTP perlu di ganti dengan SLTA agar kemampuan aparatur Gampong dalam menjalankan roda pemerintahan Gampong dapat berjalan dengan maksimal.
Pihaknya juga meminta agar Pemkab dan pemerintah memanggil seluruh pendamping gampong untuk mempertanyakan bagaimana SOP dalam pendampingan yang di lakukan sehingga dana gampong di Pidie macet dalam jumlah yang besar.
“Kalau saya lihat pendamping desa juga tidak berfungsi selain aparatur Gampong minim pendidikan,”papar dia. [Amir Sagita]
