Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hingga Rp2 triliun per tahun dan saat ini kekurangan tiga ribu tenaga kerja di bidang konstruksi.
“Kalau kita liat program pembangunan infrastruktur di Aceh Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun per tahun dan saat ini Aceh kekurangan tenaga kerja di bidang kontruksi sekitar 3.000 orang,” katanya saat membuka acara Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja konstruksi di Gedung Banda Aceh Convention Hall, Senin (11/3).
Pada acara yang diikuti 1.000 orang tersebut turut dihadiri Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Wali Kota Banda Aceh, Amullah Usman.
Menteri menyebutkan, jika alokasi anggaran di Aceh rata-rata per tahun mencapai Rp2 triliun, maka jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi yang dibutuhkan mencapai 23.000 orang dan 20.000 diantaranya telah tersertifikasi.
Pemerintah Indonesia, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belakangan ini programnya telah bergeser ke pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Secara nasional, dari 8,3 juta pekerja kontruksi, baru 616 ribu orang yang sudah bersertifikat dan pemerintah telah mewajibkan setiap penyedia jasa konstruksi memiliki sertifikasi,” kata Basuki.
Menurutnya, pemegang sertifikat kontruksi memiliki kekuatan hukum formal dan lebih mudah mencari kerja. Selain itu, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah mewajibkan dalam setiap pelelangan memiliki sertifikasi kompetensi.
“Kita berharap, dengan mengantongi sertifikasi kompetensi lebih mudah mencari kerja dan dapat meningkatkan pendapatan,” ujar Menteri PUPR. [Antara]
