Jakarta (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf akan menjalani sidang putusan pada hari ini. Irwandi merupakan terdakwa kasus suap dan gratifikasi.
“Betul. Hari ini putusan Irwandi Yusuf dkk, Hendri Yuzal, Teuku Saiful Bahri,” ujar jaksa KPK M Asri, saat dikonfirmasi, Senin (8/4).
Rencananya sidang putusan terhadap Irwandi akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, pukul 10.00 WIB. Selain Irwandi, orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri, dan staf gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal juga menjalani sidang putusan.
Jaksa Asri berharap majelis hakim memutus Irwandi dan kedua orang lainnya terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi. Dia juga berharap hakim memutus Irwandi sama dengan tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 10 tahun penjara.
Baca: Irwandi Yusuf Dituntut 10 Tahun Penjara
“Harapan saya, Majelis Hakim sependapat dengan Analisa Yuridis serta amar tuntutan JPU sehingga Majelis Hakim memutus Terdakwa Irwandi dkk bersalah secara sah dan meyakinkan,” kata Asri.
Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah, pengacara Irwandi, Santrawan berharap majelis hakim memutus Irwandi sesuai dengan pleidoi yang dibuatnya. Dia berharap agar hakim memutus bebas Irwandi.
“Harapan kami sesuai fakta yang terungkap dalam Persidangan, dan berdasarkan Pleidoi yaitu BEBASKAN !!!,” kata Santrawan.
Sebelumnya, Irwandi dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Irwandi diyakini jaksa bersalah menerima suap dan gratifikasi.
Dalam perkara ini, Irwandi didakwa menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang tersebut, menurut jaksa, dimaksudkan agar Irwandi Yusuf menyetujui program pembangunan dari DOKA tahun 2018. Irwandi menerima uang tersebut melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.
Selain itu, Irwandi didakwa menerima gratifikasi Rp 41,7 miliar selama menjabat Gubernur Aceh.
Atas perbuatan itu, Irwandi diyakini jaksa bersalah dan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. [Detik.com]
