Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pelaksanaan pemilu 17 April 2019 sudah berlalu. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi di Indonesia sedang merekapitulasi suara Pilpres dan Pileg.
Hal tersebut membuat Laboratorium Ilmu Politik (LIP) Unsyiah membedah kualitas pemilu 2019 melalui diskusi publik dengan tema “Menjaga Kualitas Demokrasi Indonesia: Legitimasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilu”.
Dalam diskusi itu, LIP Unsyiah menyoroti tahapan penyelenggaraan pemilu tahun ini yang menyisakan sejumlah persoalan. Seperti, banyaknya petugas KPPS meninggal dunia, integritas penyelenggara pemilu, hingga isu people power yang digaungkan salah satu kubu calon presiden usai pilpres.
Akademisi Fisip Unsyiah, Effendi Hasan mengatakan, menjaga kualitas demokrasi Indonesia merupakan keniscayaan. Dengan kondisi seperti hari ini, menurutnya, KPU menjadi lembaga yang dipertaruhkan terkait netralitas dan profesionalitas sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No 7 tahun 2017.
“Pemilu kali ini, perlu segera dievaluasi, apakah relevan pemilu serentak dilakukan dengan geografis Indonesia yang luas ini,” katanya, Kamis (9/5).
Dia juga menyoroti isu people power yang belakangan disuarakan salah satu kubu calon presiden. Menurutnya, berkembangnya isu itu karena muncul asumsi ketidakadilan terhadap para penyelenggara oleh pihak yang merasa dirugikan itu.
“KPU senantiasa menjadi pihak yang selalu disalahkan, itu memang konsekuensi bagi penyelenggara. Di situlah KPU harus menentukan netralitasnya,” ujarnya.
Namun papar Efendi, kalau pun benar akan ada gerakan people power, proses itu perlu dilakukan sesuai aturan, sebagaimana gerakan unjuk rasa lainnya.
“Yang perlu diingat bahwa masyarakat harus menjaga stabilitas politik. Semua pihak mengevaluasi diri demi keutuhan negara kita,” ungkapnya. [Randi/rel]
