Jakarta (KANALACEH.COM) – Mencuat nama eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi petinggi perusahaan BUMN. Isu ini pun mendapat sorotan dari berbagai pihak dan menuai perdebatan.
Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarief Hasan mengkritisi kemungkinan Ahok yang diproyeksikan memimpin perusahaan BUMN. Ia menekankan pemerintah harus memperhatikan masalah integritas dan tingkah laku atau behavior figur calon pejabat BUMN.
“Pertama di dalam mengangkat pejabat pemerintah ya, tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan. Salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga merupakan pertimbangan,” kata Syarief di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (14/11) seperti dilansir laman VIVA.
Dia menyebut meski Ahok adalah urusan Pemerintah selaku eksekutif namun perlu ada pertimbangan yang matang. “Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan,” tuturnya.
Dia pun membandingkan saat ini saja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang memperjuangkan eks narapidana tak boleh maju pilkada. Karena itu, untuk pejabat negara seharusnya betul-betul selektif. Jangan hanya berlatarbelakang barisan pendukung politik kemudian dirangkul.
“Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau darimanapun, tapi manakala berbicara tentang kepentingan negara dan bangsa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan,” kata Syarief.
Meski demikian, ia sekali lagi menyerahkan hal ini kepada pemerintah. “Saya ingin tekankan bahwa untuk memilih pejabat publik itu, faktor-faktor itu juga jadi pertimbangan,” kata Syarief.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, mengatakan alasan pemerintah memproyeksikan Ahok sebagai petinggi di salah satu BUMN. Meski hingga kini informasi di mana Ahok akan ditempatkan masih ditutup rapat.
Menurut Erick, pertimbangan memilih Ahok didasari oleh rekam jejak mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang dikenal sebagai ‘pendobrak’. Dengan adanya 142 BUMN di Indonesia, dia mengatakan juga butuh figur seperti Ahok.
“BUMN dengan 142 perusahaan kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak. Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak,” kata Erick ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 14 November 2019. []
