Indonesia Salurkan Hibah Rp7,5 M Bantu Pemulangan Pengungsi Rohingya

Jakarta (KANALACEH.COM) – Indonesia memberikan hibah senilai Rp7,5 miliar untuk implementasi proses repatriasi atau pemulangan pengungsi Rohingya dari Cox’s Bazar, Bangladesh ke Myanmar

Pemberian hibah itu diwujudkan melalui penandatanganan “Perjanjian antara Indonesia dengan Asean pada Implementasi Hibah Repatriasi Pengungsi ke Myanmar” Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta, Jumat (20/12) seperti dilansir laman Bisnis.com.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam penyelesaian persoalan pengungsi Rohingya.

“Presiden (Jokowi) menyampaikan bahwa progres harus ada, kita sudah terlalu lama. Pengungsi sudah 2 tahun (eksodus ke Bangladesh) sehingga kita harus kerja keras agar kemajuan dapat terjadi dan saudara kita dapat pulang ke rumahnya secara sukarela, aman, dan bermartabat,” ujarnya.

Hibah disalurkan melalui Sekretariat Asean selaku badan yang membawahi gugus tugas ad hoc terkait pemulangan pengungsi Rohingya.

Gugus tugas yang dibentuk pada Pertemuan Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-35 Asean di Thailand pada September lalu itu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi penilaian kebutuhan awal (preliminary needs assessment/PNA) berdasarkan laporan tim Pusat Koordinasi Aseasn untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre) bersama Tim Tanggap Darurat dan Penilaian Asean (ERAT).

Ada tiga elemen pokok dalam rekomendasi PNA tersebut, yakni meningkatkan kapasitas di pusat-pusat penerimaan dan transit area, memperkuat diseminasi informasi untuk confidence building, dan memberikan dukungan terhadap basic service yang meliputi pendidikan, kesehatan, pengadaan air bersih, dan lainnya.

“Ini kontribusi negara Asean pertama yang diberikan kepada Sekretariat Asean untuk implementasi laporan dari PNA. Sudah ada mitra yang ingin berkontribusi, yakni Korea Selatan. Tapi Indonesia yang pertama,” ujar Retno.

Adapun hibah yang diberikan Indonesia berasal dari dana Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau disebut Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID). Lembaga itu bertujuan untuk memperkokoh kontribusi dan peran Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia. []

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Pemerintah Aceh Tetapkan 26 Desember Hari Libur Resmi Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pemerintah Aceh menetapkan tanggal 26 Desember sebagai hari libur resmi bagi pekerja pada perusahaan yang melakukan usahanya di Aceh. Hari libur tersebut, ditetapkan dalam rangka memperingati Gempa dan Tsunami Aceh 2004 silam. Hal itu diputuskan melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh tentang Hari Libur Resmi Memperingati Gempa dan Tsunami Aceh yang ditetapkan pada 24 Juni 2019 dan diteken oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto mengatakan, keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh itu, harus juga diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sesuai dengan kebutuhan perusahaan. “Namun demikian, pengusaha dapat saja memperkerjakan karyawannya pada hari libur yang telah ditetapkan apabila karyawannya tidak keberatan dengan syarat dibayarkan upah lembur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Iswanto saat dikonfirmasi, Kamis (19/12). Iswanto mengatakan, keputusan Gubernur itu mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan. Pada tanggal 26 Desember 2004 silam Aceh dilanda oleh bencana tsunami yang dipicu oleh gempa yang bersumber di Samudera Hindia. Kejadian tersebut menjadi peristiwa besar bagi masyarakat Aceh, di mana ratusan ribu jiwa manusi menjadi korban dan banyak bangunan hancur lebur. [Randi/rel] #acehbarat #aceh #acehgayo #acehtenggara #acehtimur #abdya #acehbesar #acehsingkil #acehselatan #acehtamiang #libur #tsunami #putusan #gubernur

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kanal Aceh (@kanalacehcom) pada 19 Des 2019 jam 5:35 PST