Darurat Corona, Pemerintah Aceh Diminta Waspada Terhadap Gelombang PHK

Pendiri MFF Syndicate (Kelompok Kajian dan Analisa Kebijakan Publik), Fauzan Febriansyah. (ist)

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Selama wabah virus corona melanda Indonesia khususnya Aceh, banyak perusahaan yang memilih untuk merumahkan karyawannya sementara. Hal itu untuk menekan biaya produksi di tengah ketidak pastian kapan isu corona berlalu.

Selama pandemi corona di Banda Aceh misalnya, tidak sedikit pengusaha warung kopi yang mengalami kerugian. Bahkan, terpaksa harus merumahkan karyawannya dan tanpa adanya gaji, karena terjadinya penurunan pendapatan yang drastis.

Pendiri MFF Syndicate (Kelompok Kajian dan Analisa Kebijakan Publik), Fauzan Febriansyah, mengatakan dari hasil survei yang diperoleh pihaknya, banyak pemilik usaha warung kopi yang pendapatannya selama pandemi corona menurun.

Bahkan, kata Fauzan, pemilik restoran di daerah Seutui, Banda Aceh terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya, karena turunnya omset.

“Salah satu pengusaha restoran di daerah Setui Banda Aceh malah hanya memperoleh keuntungan maksimal 700 ribu rupiah dalam satu hari dalam 2 minggu terakhir, dan mengakui dengan berat hati telah mem-PHK beberapa karyawannya,” kata Fauzan dalam keterangannya, Selasa (7/4).

PHK atau dirumahkannya sebagian karyawan di Aceh membuat mereka kehilangan pendapatan. Apalagi, tidak lama lagi sudah memasuki bulan ramadhan, tentu para pekerja yang di PHK tidak mendapatkan uang meugang atau THR.

Ancaman soal penurunan pendapatan, kata dia juga dialami oleh driver ojek online di Banda Aceh. Dari hasil survey, pihaknya menemukan bahwa selama dua pekan ini terjadi penurunan pendapatan drivel ojol karena tidak adanya aktivitas normal.

Untuk itu, pihaknya juga membantah pernyataan Kepala Disnakermobduk yang menyebut tidak ada karyawan perusahaan di Aceh yang di PHK selama pandemi corona. Ia berharap, Disnakermobduk lebih responsif dan proaktif dalam persoalan ini.

“Kami meminta agar Disnakermobduk lebih responsif dan proaktif dalam persoalan ini. Jangan hanya menunggu laporan, tapi harus berkomunikasi langsung dengan pengusaha dan pekerja agar dapat dicari solusi bersama,” ujarnya.

Disamping itu, Pemerintah Aceh yang dalam minggu ini juga akan menyalurkan bantuan sembako dan BLT kepada 61.000 penerima manfaat, serta kerja Disnakermobduk yang terus mendata penerima Kartu Prakerja. Namun pihaknya mengingatkan sebagai bagian dari early warning bahwa program itu sifatnya jangka pendek.


Sehingga, perlu rencana jangka panjang untuk menangani persoalan krisis global yang belum diketahui kapan akan berakhir ini. “Kami ingatkan aksi pemerintah yang salah skema, kebijakan yang plin plan, pelaksanaan yang gagap dilapangan, serta tidak solidnya kerjasama antar instansi, acapkali menambah masalah yang sudah ada bukan malah meringankan,” ujarnya.

Selain itu, denyut nadi ekonomi Aceh sangat bergantung pada APBA, maka dengan kondisi saat ini, dengan tender proyek yang distop sementara. Menurutnya, harapan rakyat untuk bertahan hidup adalah dengan kebijakan pemerintah yang solutif dan holistik yang menangani masalah kesehatan sampai kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kebijakan solutif dan holistik itu akan bisa terwujud apabila pemerintah dalam hal ini pusat-daerah hingga kabupaten/kota bekerja solid terkoordinasi,” ucapnya. [Randi/rel]

Related posts