Pemerintah Perpanjang Tarif Gratis Pungutan Ekspor Sawit

Parlemen Eropa tak ikhlas sawit Indonesia maju
Ilustrasi - Pekerja mengumpulkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit hasil panen di Desa Seumanah Jaya, Rantoe Peureulak, Aceh Timur, Aceh, Minggu (9/10). (Antara Foto)

(KANALACEH.COM) – Pemerintah memutuskan memperpanjang tarif pungutan ekspor (PE) nol dolar AS untuk semua produk sawit hingga 31 Oktober 2022.

“Perpanjangan tarif PE sebesar nol dolar AS dimaksudkan untuk menjaga momentum saat ini, di mana harga crude palm oil (CPO) mulai stabil, harga minyak goreng mulai turun, dan harga tandan buah segar (TBS) yang mulai meningkat, sehingga petani mulai merasakan manfaatnya,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari CNNIndonesia, Senin (29/8).

Hal ini diputuskan dalam rapat bersama Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Minggu (28/8).

Selain perpanjangan waktu tarif ekspor nol dolar AS, pemerintah juga memutuskan untuk menambah alokasi biodiesel dari 10.151.018 menjadi 11.025.064 kiloliter.

Kemudian, pembangunan pabrik minyak makan merah (3M), dukungan percepatan peningkatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Untuk meningkatkan penerimaan kelapa sawit di pasar dunia, komisi pengarah sepakat untuk mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO. Di antaranya dengan menempatkan sekretariat ISPO di bawah BPDPKS, serta mendukung kegiatan yang bertujuan mempercepat peningkatan sertifikasi ISPO,” jelas Airlangga.

Selain itu, Komisi Pengarah BPDPKS juga meminta agar segera dilakukan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) sebagai upaya pelaksanaan program PSR.

Airlangga menambahkan bahwa Kementerian Pertanian dan BPDPKS diberikan mandat untuk melakukan studi terkait dana pendampingan PSR di dalam negeri. (cnn)

Related posts