Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Juru Bicara Badan Anggaran DPRA, Ihsanuddin MZ meminta agar Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki segera membentuk tim terpadu terhadap mafia izin usaha tambang.
Rekomendasi itu disampaikan Ihsanuddin dalam sidang paripurna bergendakan Pendapat Badan Anggaran terhadap nota keuangan dan rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun 2023, Selasa (22/11).
“Kami berharap Pj Gubernur Aceh mengikutsertakan DPR Aceh untuk melibatkan Pemerintah Pusat melakukan program konkrit, cepat serta adanya sebuah grand design penanggulangan bencana di beberapa kabupaten/kota di Aceh,” kata Ihsanuddin.
Selain itu, DPR Aceh juga meminta Pj Gubernur untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.
“Meminta Pj Gubernur Aceh untuk meningkatkan status ruas jalan kabupaten/kota menjadi status jalan provinsi bagi kabupaten/kota yang sudah mengusulkan kepada Provinsi Aceh, serta mengajukan ke Pemerintah Pusat beberapa ruas jalan provinsi menjadi ruas jalan nasional,” tambah Ihsanuddin membacakan rekomendasi ke lima.
Prioritas anggaran dalam rangka meminimalisir pencegahan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak juga menjadi bagian rekomendasi DPR Aceh yang disampaikan kepada Pj Gubernur Aceh.
Selanjutnya, Pj Gubernur Aceh juga diminta untuk mempersiapan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi krisis ekonomi global di masa mendatang.
Pj Gubernur Aceh juga diminta untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Badan Pertanahan Nasional terkait kewenangan Aceh. DPR Aceh menekankan agar masalah yang menyangkut pertanahan di Aceh disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh dan semangat Mou Helsinki.
