Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pj Gubernur Aceh mendapat 10 rekomendasi yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti dalam pemerintahannya di masa mendatang. Rekomendasi-rekomendasi ini disampaikan dalam sidang paripurna bergendakan Pendapat Badan Anggaran terhadap nota keuangan dan rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun 2023.
Sepuluh rekomendasi tersebut merupakan tambahan pendapat yang disampaikan setelah mengkaji dan mempertanyakan rencana penggunaan dana APBA TA 2023 selama satu tahun kalender.
Penyampaian rekomendasi itu dibacakan Ihsanuddin MZ selaku Juru Bicara Badan Anggaran di hadapan pimpinan serta anggota DPR Aceh dan Sekda Aceh, Bustami, Selasa (22/11).
Rekomendasi pertama yang disampaikan Banggar DPR Aceh adalah terkait sumber dana untuk mengoperasikan gedung oncology RSUZA dan pembangunan rumah sakit regional.
Selanjutnya, Banggar DPR Aceh juga meminta Pj Gubernur melalui Inspektorat Aceh untuk meningkatkan pembinaan serta pengawasan internal pelaksanaan kegiatan APBA. Banggar berharap Pj Gubernur Aceh dapat memastikan kualitas serta proses pelaksanaan kegiatan dari hulu ke hilir benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
“Baik dari segi impact, output dan outcome,” kata Ihsanuddin membacakan pendapat Banggar.
Rekomendasi ketiga terkait penanganan banjir tahunan yang terus berulang di tempat sama, pada waktu dengan intensitas berbeda. “Kami berharap Pj Gubernur Aceh mengikutsertakan DPR Aceh untuk melibatkan Pemerintah Pusat melakukan program konkrit, cepat serta adanya sebuah grand design penanggulangan bencana di beberapa kabupaten/kota di Aceh,” lanjut Ihsanuddin.
DPR Aceh juga meminta Pj Gubernur untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.
“Meminta Pj Gubernur Aceh untuk meningkatkan status ruas jalan kabupaten/kota menjadi status jalan provinsi bagi kabupaten/kota yang sudah mengusulkan kepada Provinsi Aceh, serta mengajukan ke Pemerintah Pusat beberapa ruas jalan provinsi menjadi ruas jalan nasional,” tambah Ihsanuddin membacakan rekomendasi ke lima.
Prioritas anggaran dalam rangka meminimalisir pencegahan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak juga menjadi bagian rekomendasi DPR Aceh yang disampaikan kepada Pj Gubernur Aceh. Selanjutnya, Pj Gubernur Aceh juga diminta untuk mempersiapan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi krisis ekonomi global di masa mendatang.
Pj Gubernur Aceh juga diminta untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Badan Pertanahan Nasional terkait kewenangan Aceh. DPR Aceh menekankan agar masalah yang menyangkut pertanahan di Aceh disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh dan semangat Mou Helsinki.
Rekomendasi selanjutnya adalah terkait tindakan tegas terhadap mafia Izin Usaha Pertambangan (IUP). Salah satu caranya yaitu dnegan membentuk Tim Terpadu guna melakukan pengawasan.
Rekomendasi terakhir yang disampaikan dalam kesempatan tersebut adalah terkait evaluasi dan pergantian beberapa Kepala SKPA yang dianggap berkinerja rendah dan tidak berkompeten di bidangnya.
