Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat dari lokasi Rumoh Geudong, Pidie, Selasa (27/6).
Dalam agenda itu satu per satu perwakilan korban dipanggil untuk menerima bantuan secara simbolik. Bahkan dua diantaranya penerima bantuan itu merupakan korban yang datang dari Luar Negeri seperti Ceko dan Rusia.
Adapun bantuan yang diberikan yaitu pemulihan pemenuhan hak keanggotaan program keluarga harapan dan atensi, program sembako atensi dalam bentuk modal usaha klontong dan motor roda tiga, kartu Indonesia sehat prioritas, pelatihan koperasi dan UKM dan beasiswa Pendidikan anak.
Baca: Seorang Korban Pelanggaran HAM berat Rumoh Geudong Tolak Temui Presiden Jokowi
Kemudian, ada juga yang mendapat mesin jahit serta pelatihan keterampilan menjahit, alat membuat kue dan pelatihannya, pembangunan rumah, hewan ternak hingga bingkisan Idul Adha.
Sementara dua orang yang dari Luar Negeri mendapat kartu izin tinggal terbatas (kitas). Kedunya saat ini masih tinggal di negara masing-masing.
Baca: Bangunan Tempat Pelanggaran HAM Berat di Pidie Dirobohkan
Presiden Joko Widodo mengatakan, negara saat ini fokus melakukan pemulihan hak-hak korban secara non yudisial tanpa menegasikan hak yudisial. Langkah itu dilakukan untuk memulihkan luka bangsa terkait pelanggaran HAM masa lalu.
“Luka ini harus dipulihkan agar kita bisa beranjak maju. Fokus pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan hak yudisial,” kata Presiden Joko Widodo.
Kick Off penyelesaian itu juga menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pemulihan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa depan. Jokowi juga menyebut, saat ini para korban di Aceh sudah mendapat pelatihan, keterampilan, jaminan kesehatan hingga pembangunan rumah.
“Terimakasih untuk menerima proses ini, semoga ini jadi pembuka jalan untuk menyembuhkan luka-luka yang ada,” ujar Jokowi.
