(KANALACEH.COM) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan pembentukan badan khusus untuk mengawasi distribusi elpiji subsidi 3 kilogram (kg).
Menurut dia, pengawasan yang selama ini hanya dilakukan oleh pejabat di internal Kementerian ESDM dinilai tidak cukup, mengingat besarnya anggaran subsidi yang digelontorkan pemerintah.
“Tidak adil, penyaluran BBM subsidi Rp 135 triliun-Rp 170 triliun diawasi oleh BPH (Migas). Tapi kalau elpiji Rp 80 (triliun) sampai Rp 87 triliun hanya diawasi oleh pejabat setingkat Eselon II dengan anggota cuma tujuh orang,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM seperti dilansir laman Kompas, Selasa, 13 Mei 2025.
Bahlil menyampaikan, selama ini regulasi mengenai penyaluran elpiji 3 kg sebenarnya sudah tersedia dan sesuai. Namun, lemahnya pengawasan membuat celah penyimpangan masih terbuka lebar.
Oleh karena itu, pemerintah tengah mengkaji dua opsi pembentukan badan pengawas, yakni badan ad hoc yang bersifat sementara atau badan permanen yang diatur melalui peraturan presiden (Perpres).
“Sekarang masih dikaji oleh tim, apakah kita bentuk badan ad hoc atau permanen. Tapi yang pasti, saya tidak mau kecolongan lagi seperti yang terjadi Februari lalu,” kata Bahlil.
Seperti diketahui, pada Februari 2025 terjadi gangguan dalam distribusi elpiji 3 kg yang memicu antrean panjang dan keresahan masyarakat di sejumlah daerah.
Pemerintah kemudian memperketat tata kelola distribusi dengan melarang pengecer menjual elpiji subsidi, dan membatasi penjualan hanya di pangkalan resmi.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi baru yang mengatur perubahan status warung kelontong menjadi sub pangkalan Pertamina.
