Sibral menilai kondisi ini tidak bisa lagi ditangani secara sementara. Ia meminta pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan penanganan menyeluruh terhadap kerusakan sungai yang terjadi sejak akhir 2025.
Permintaan itu ia tujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Satuan Tugas Penanganan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (Satgas PRR).
“Kami meminta BNPB, satgas bencana, dan Presiden untuk segera melakukan penanganan Sungai Krueng Meureudu. Ini sangat mendesak,” kata Sibral.
Ia menegaskan, tanpa intervensi serius, potensi banjir akan terus menghantui warga setiap musim hujan tiba.
Kepala Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) wilayah Aceh, Safrizal ZA, yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Adwil Kemendagri, membenarkan bahwa tanggul tersebut terbuat dari tanah lumpur untuk sementara waktu.
Hal itu menjadi langkah pemulihan darurat agar dapat menahan debit air Sungai Krueng Meureudu, yang melintasi Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua.
“Lumpur dari proses pembersihan fasilitas umum ini ditumpuk dan dibentuk menjadi bantaran sungai,” kata Safrizal saat dikonfirmasi, Rabu, 1 April 2026.
Safrizal menyebut konstruksi sungai yang saat ini banyak mengalami kerusakan akan dibenahi, dan itu membutuhkan waktu.
“Soal banjir berulang, konstruksi sungai memang menjadi PR besar yang akan kami lakukan. Jadi, yang dilakukan hari ini adalah pemulihan darurat,” katanya.
*Penulis: Dani Randi
Liputan ini atas dukungan AJI Indonesia
