Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST mengusulkan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat upaya penanganan dan pencegahan HIV/AIDS di ibu kota Provinsi Aceh.
Usulan tersebut disampaikan setelah DPRK Banda Aceh menerima paparan dari Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh mengenai perkembangan kasus HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC) di Banda Aceh dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRK, Senin (27/7).
Irwansyah menilai penanganan HIV/AIDS tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Saya mendorong agar segera dibentuk Komite Penanggulangan AIDS. Persoalan ini harus dikendalikan, dikelola, dan ditangani melalui kolaborasi bersama,” kata Irwansyah.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, sejak 2008 hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 918 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh. Sementara sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026 ditemukan 43 kasus baru.
Menanggapi permintaan dukungan dari Adinkes Aceh, Irwansyah menyatakan DPRK siap memberikan dukungan, baik melalui penganggaran maupun fasilitasi berbagai program pencegahan HIV/AIDS dan TBC.
Ia juga mengusulkan agar seluruh instansi pemerintah, perusahaan, dan lembaga di Banda Aceh dikumpulkan dalam satu forum di DPRK untuk menyamakan langkah, termasuk mendorong pelaksanaan skrining kesehatan di lingkungan kerja masing-masing.
Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, mengatakan organisasinya saat ini memfokuskan program pada penanganan HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Namun, pada tahap awal prioritas diarahkan pada HIV/AIDS dan TBC melalui sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan, serta penggalangan dukungan lintas sektor.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sekaligus pengurus Adinkes Aceh, dr Rayhan, menyebut kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh sudah memerlukan perhatian serius.
Dari total 918 kasus yang tercatat sejak 2008, sebanyak 226 penderita merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan sisanya berasal dari daerah lain yang berdomisili atau menjalani pengobatan di Banda Aceh.
Saat ini terdapat 21 fasilitas layanan pengobatan HIV/AIDS di Banda Aceh, dari total 115 layanan yang tersedia di seluruh Aceh, di antaranya RSUD dr Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa, serta sejumlah puskesmas.
Rayhan mengungkapkan sebanyak 140 pasien HIV/AIDS telah meninggal dunia. Adapun 43 kasus baru yang ditemukan sepanjang Januari hingga Juli 2026, menurutnya, salah satu faktor risiko terbesar berasal dari hubungan seksual sesama laki-laki atau men who have sex with men (MSM).
Selain HIV/AIDS, Adinkes juga menyoroti tingginya kasus tuberkulosis di Banda Aceh. Media Yulizar mengatakan TBC merupakan penyakit menular yang memerlukan penanganan serius melalui deteksi dini dan pengobatan menyeluruh terhadap seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien.
“Jika dalam satu rumah terdapat satu pasien TBC, maka anggota keluarga lainnya juga harus menjalani pemeriksaan dan pengobatan sesuai ketentuan untuk mencegah penularan,” ujarnya.
Menurut Media, peningkatan kegiatan skrining di lingkungan masyarakat, instansi pemerintah, maupun perusahaan menjadi salah satu langkah penting untuk menekan penyebaran TBC.
Dalam kesempatan itu, Adinkes juga meminta dukungan DPRK Banda Aceh untuk penyediaan anggaran kegiatan skrining, sosialisasi, edukasi, dan kampanye pencegahan HIV/AIDS serta TBC. Mereka juga berharap perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) dapat berkontribusi mendukung upaya pencegahan bagi karyawan beserta keluarganya.
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad, menilai penambahan 43 kasus HIV/AIDS sepanjang tahun ini menjadi sinyal bahwa diperlukan langkah yang lebih terkoordinasi.
Ia mengingatkan Aceh sebelumnya pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang aktif menjalankan berbagai program. Karena itu, Musriadi mendukung pembentukan komite khusus agar upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian HIV/AIDS maupun TBC dapat dilakukan secara lebih efektif dengan melibatkan berbagai lembaga dan instansi.
