Sigli (KANALACEH.COM) – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat untuk Penegerian Unigha (AMPUH) mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie terkait penegerian Universitas Jabal Ghafur Gle Gapui (Unigha) Sigli.
Hal tersebut diutarakan oleh Koordinator AMPUH, Firdaus Yusuf. “Kita bisa mengukur dan mengevaluasi kerja-kerja Pemkab Pidie terkait penegerian Unigha. Dokumen-dokumen ada di Pemkab Pidie,” kata Firdaus di Sigli, Jumat (13/5).
Namun, pihaknya menyayangkan rektorat Unigha yang tidak memiliki arsip dan dokumen apapun berkenaan tentang capaian penegerian Unigha.
Hal ini, kata Firdaus, menunjukkan betapa rektorat abai pada otoritasnya sendiri selaku pemangku kebijakan di universitas sekaligus memang tidak ada kerja-kerja penegerian yang dikerjakan. “Sekali lagi, political will rektorat untuk menegerikan Unigha mesti dipertanyakan secara tegas,” ungkapnya.
Selanjutnya, kata Firdaus, jika alasan pihak rektorat ihwal penegerian Unigha terkendala penyerahan/pengalihan aset Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur ke pemerintah, hal ini seharusnya bisa diselesaikan secara internal yayasan.
“Yayasan punya UU sendiri. UU tersebut mengatur tentang rapat pengurus hingga wewenang mereka. Jadi aneh, jika UU tersebut justru digunakan untuk benteng agar Unigha tidak dinegerikan,” ujarnya.
Dikatakan Firdaus, Kooridnator Kopertis XIII Wilayah Aceh, Prof Jamuluddin, mengutarakan usulan penegerian Unigha yang belum pihaknya terima secara tertulis dari pihak rektorat dan yayasan.
“Jadi perlu ditempatkan pada satu konteks yang tegas, bahwa Pemkab Pidie adalah leading sector penegerian Unigha selama ini. Bukan rektorat dan yayasan,” sebutnya. [Sammy/rel]
