Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Manajer bidang perencanaan PLN wilayah Aceh, Arief Mudari mengungkapkan selama ini memang banyak yang mengalami tunggakan pembayaran. Padahal, sumber satu-satunya pendapatan PLN dari pembayaran.
Hal itu disampaikan Arief Mudari seusai memenuhi panggilan dengan Komisi III DPRA yang berlangsung di ruang rapat komisi III DPRA, Banda Aceh, Senin (16/5).
Arief menambahkan, bahwa seluruh tunggakan pembayaran itu dari seluruh Aceh sebesar Rp87 miliar. Dari Rp87 miliar itu seharusnya bisa digunakan untuk operasional PLN wilayah Aceh.
Ia menyebutkan, tunggakan dari pemerintah kabupaten/kota yang ada di Aceh diperkirakan mengalami penunggakan sekitar Rp45 miliar.
“Kami tahu pelayanan kita belum maksimal, tapi kami mohon agar masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sadar untuk membayar listrik karena bisa digunakan untuk operasional kami,” tuturnya.
Sementara itu manajer bidang teknik PLN wilayah Aceh, Bimo Samudro mengungkapkan pemadaman listrik selama ini yang terjadi di Aceh sebab adanya pembangkit listrik di Nagan Raya yang mengalami gangguan dan pemeliharaan.
Bimo menjelaskan ketika sedang melakukan pemeliharaan terhadap satu pembangkit di PLTU Nagan Raya, tiba-tiba ada satu pembangkit listrik yang mengalami gangguan.
“Sehingga pasokan listrik bergantung dari Perta Gas Arun di Lhokseumawe,” kata Bimo.
Lanjutnya, setelah semua pembangkit yang mengalami gangguan dan pemeliharaan sudah selesai diperbaiki, tiba-tiba pembangkit di Perta Gas Arun sudah kolaps. Tapi ini bisa langsung diperbaiki.
“Kami berkomitmen selama bulan Ramadan pasokan listrik di Aceh berjalan normal,” imbuhnya.
Sekretaris Komisi III DPRA, Sulaiman mengatakan pertemuan ini dilakukan guna menyahuti permintaan masyarakat yang ingin mengetahui soal kondisi kelistrikan di Aceh.
“Kami Komisi III juga telah mendesak PLN untuk menuntaskan sesegera mungkin soal kondisi listrik di Aceh,” ujar Sulaiman. [Aidil Saputra]
