Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang juga pengamat politik dan hukum di Aceh, Saifuddin Bantasyam mengatakan terpilihnya TA Khalid sebagai wakil gubernur (wagub) yang berpasangan dengan calon gubernur (cagub), Muzakir Manaf pada Pilkada Aceh 2017 dinilai lebih karena faktor yang bersifat personal.
Menurut Saifuddin, hal ini jika dibandingkan sebagai sebuah pilihan yang merepresentasikan pengakomodasian kepentingan-kepentingan partai politik lain yang memberikan dukungan kepada Muzakir Manaf.
“Karena sosok TA Khalid mencuat ke panggung politik terkait dengan sosok Prabowo, salah satu capres yang pada pemilu 2014 lalu didukung oleh Muzakir Manaf. Sebaliknya Prabowo memberi dukungan kepada Muzakir,” kata Saifuddin kepada Kanalaceh.com melalui pesan singkat, Kamis (2/6).
Menurutnya, dalam konteks relasi Prabowo-Mualem dan Gerindra-Partai Aceh (PA), maka Mualem dengan PA relatif sudah mendapatkan sesuatu. Nah, kali ini Mualem ingin memberi sesuatu kepada Gerindra. “Jadi, dalam pandangan saya, pilihan Mualem itu lebih bersifat personal,” ujarnya.
Atas dasar itu, sambungnya, maka partai nasional (parnas) lain akan melakukan kalkulasi ulang tentang tingkat keterpilihan pasangan Mualem-TA Khalid. “Harus diingat bahwa TA Khalid bukan politisi yang memiliki elektabilitas tinggi dalam jagad politik Aceh. Popularitasnya dalam satu dua tahun belakangan ini juga tidak begitu menonjol,” ungkap Saifuddin.
Maka, menurutnya, PA harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan kepercayaan rakyat bahwa duet tersebut adalah yang terbaik. Baginya, tidak cukup bagi PA jika hanya sekadar mengatakan bahwa putusan Mualem itu untuk menunjukkan kepedulian PA terhadap parnas.
“Bagi saya rakyat butuh lebih dari sekadar adanya koalisi parlok-parnas. Rakyat butuh duet yang kuat, visioner, dan memiliki kemampuan eksekusi yang cepat, tepat, adil, dan merata,” ujarnya.
Ia menambahkan, lobi-lobi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Aceh guna memuluskan pembangunan Aceh sangat penting dan menentukan. Jika pasangan Mualem-TA Khalid nanti menang dalam Pilkada Aceh maka pemerintahan yang dipimpin Mualem mungkin akan menghadapi masalah.
“Sebab mainstream politik nasional tidak berada pada partai Gerinda, melainkan pada PDIP yang didukung oleh PAN, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB,” katanya.
Namun, Saifuddin menjelaskan keputusan Mualem ini memberi keuntungan kepada cagub-cagub lain dalam hal bahwa mereka menjadi tahu peta politik secara lebih konkret sehingga mereka (cagub lainnya) menjadi tak ragu-ragu dalam menentukan cawagubnya.
Selain itu, cepatnya pengumuman calon wagub Mualem dinilai sudah tepat, menurutnya, sebab rakyat memang sebaiknya sesegera mungkin perlu mengetahui pasangan masing-masing cagub.
Dengan demikian rakyat punya waktu yang relatif cukup untuk membuat penilaian atau kalkulasi apakah memberi dukungan atau tidak kepada pasangan calon tersebut.
“Bagi saya, terbukanya waktu bagi rakyat itu sangat penting dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas partisipasi rakyat dalam pilkada,” demikian Saifuddin. [Aidil Saputra]
