Jakarta (KANALACEH.COM) – Partai Golkar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik para kandidat pasangan calon (paslon) kepala daerah yang akan diusungnya dalam gelaran Pilkada serentak 2017.
Permintaan ini menyusul laporan masyarakat terkait dugaan korupsi yang masuk ke partai beringin itu.
“Klarifikasi terkait laporan dari masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan sejumlah kandidat yang telah dan akan ditetapkan oleh DPP Partai Golkar,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Ali Mochtar Ngabalin di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/8).
Ali mengatakan, para kader yang dipersiapkan partainya dengan meminta klarifikasi lembaga antirasuah ini untuk menjadi gubernur, bupati dan wali kota di wilayah Maluku, Maluku Utara hingga Papua Barat.
Menurutnya, hasil penelusuran KPK atas laporan dugaan korupsi para kandidat ini sangat mempengaruhi pencalonan nanti.
“Sangat mempengaruhi, jadi itu bagi kami tidak segan-segan untuk membatalkan, pembatalan semua bakal calon yang ditetapkan oleh Partai Golkar,” ujarnya.
Ali sedikit membeberkan beberapa kasus yang menjadi laporan masyarakat terhadap para kadernya yang akan maju kembali dalam Pilkada 2017 nanti, di antaranya terkait dugaan penyelewengan APBN hingga penggunaan APBD.
Menurut Ali, pihaknya tak ingin setelah para calon ini terpilih menjadi kepala daerah, selang beberapa waktu kemudian dijerat KPK lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana laporan dari masyarakat.
“Kami tidak mau setelah ditetapkan atau terpilih jadi bupati sebulan kemudian ditahan oleh KPK,” tukasnya. [Okezone]
