Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Berdasarkan laporan yang diterima oleh komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), setiap tahun banyak ditemukan pelanggaran persaingan usaha di Aceh. Khusunya terkait persekongkolan tender.
Hal itu dikatakan oleh ketua KPPU pusat, Syarkawi Rauf kepada wartawan di sela-sela kegiatan lokakarya hukum persaingan usaha di Banda Aceh yang dihadiri oleh 30 orang Hakim di Aceh, Kamis (27/10).
“Dari sisi laporan ada peningkatan, itu terlihat dari penanganan perkara yang kita lakukan dari beberapa kasus,” ujar Syarkawi.
Ia menyontohkan seperti kasus yang baru saja ditangani yaitu tender pada pembangunan Pelabuhan Perikanan Gugop–Lampuyang pada satker BPKS Sabang.
Lanjutnya, perkara itu berawal dari inisiatif KPPU mengenai adanya dugaan persekongkolan tender pada pembangunan pelabuhan tersebut, untuk Tahun Anggaran 2014. Nilai dari proyek itu mencapai Rp 58,23 miliar.
Dari itu, akhirnya ditetapkan lima orang yang dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan persekongkolan secara horizontal. “Persekongkolan itu tidak hanya pelaku usaha, tapi difasilitasi oleh pemilik proyek,” disahut oleh Majelis Komisi KPPU, Sukarmi.
Sukarmi menjelaskan, khususnya di Aceh, pihaknya banyak menemukan pelanggaran persaingan usaha yang umumnya tender. Ia menyontohkan, ada sebuah tender proyek yang dimana pemilik tender berskongkol dengan pelaku usaha. Kemudian pelaku usaha itu berskongkol lagi dengan pelaku usaha lainnya untuk bisa memenangkan tender tersebut.
“Sehingga, persaingan itu menjadi semu. Jadi pelaku usaha itu seolah olah bersaing, padahal yang masuk di group itu-itu saja. Itulah yang banyak ditemukan di Aceh,” katanya.
Ditanya mengenai tindakan KPPU selama ini terkait pelanggaran persaingan usaha, Syarkawi menyebutkan bahwa pihaknya hanya memberikan sanksi. Maximal, memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan internal. “Kalau ada indikasi korupsi, kita akan lapor ke KPK,” tegasnya.[Randi]
