Lhokseumawe (KANALACEH.COM) – Kekhususan Aceh dan kewenangan strategis yang dimiliki Pemerintah Aceh belum berdampak maksimal terhadap persoalan kesejahteraan masyarakat.
Dengan ketersedian dana otsus hingga belasan triliunan yang dimiliki Provinsi Aceh belum sebanding dengan hasil yang dicapai.
Hal tersebut dikatakan oleh pakar politik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Effendi Hasan pada seminar publik “Kompleksitas Satu Dekade UUPA: Tantangan dan Harapan Dalam Mencapai Kesejahteraan” di Kampus B Al-Muslim Cunda, Lhokseumawe, Kamis (24/11).
Effendi menyebutkan pembangunan Aceh pasca konflik belum sepenuhnya tepat sasaran dan belum menyentuh kesejahteraan masyarakat.
“Hal-hal yang menyangkut dengan identitas dan martabat Aceh memang penting untuk diperjuangkan, namun kita juga jangan mengesampingkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara pembicara lainnya, analisis ekonomi politik, Bisma Yadhi Putra menyebutkan, ada empat dosa pembangunan yang sedang berlangsung di Provinsi Aceh umumnya, dan kota Lhokseumawe khususnya.
“Infrastruktur dibangun tidak berjangka panjang, pembangunan berulang-ulang, pembangunan tidak dituntaskan, sudah mengetahui hasil proyek yang sedang dikerjakan akan terbengkalai,” sebut Bisma.
Bisma mencontohkan pembangunan jalan yang kurang berkualitas yang berakibat pada berulang-ulangnya penanganan jalan yang rusak tiap tahun.
“Ini terkesan seperti adanya unsur kesengajaan dari oknum-oknum pengambil kebijakan untuk mengambil keuntungan dari berulang-ulangnya pelaksanaan proyek itu anggarannya relatif lebih besar,” katanya.
Sisi lainnya dari ketimpangan pembangunan, lanjut Bisma, adalah proyek diselesaikan agak lambat dan tidak segera difungsikan yang berujung pada penjarahan oleh masyarakat, seperti Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lhokseumawe sehingga objeknya tidak dapat difungsikan lagi dan perlu direhab kembali.
Bisma mengajak masyarakat Aceh khususnya Aceh Utara dan Lhokseumawe untuk terus mengawal penguasa agar pembangunan berjalan dengan sebagaimana mestinya.
“Kita jangan hanya memenangkan calon pemimpin di Pilkada saja, tapi kita harus memenangkan orang yang jago menang dalam mensejahterakan masyrakat,” pungkasnya. [Aidil/rel]
