Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh Zaini Abdullah meresmikan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh serta Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di Jalan T. Nyak Arief, Banda Aceh, Selasa 28 Februari 2017.
Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Zaini yang disaksikan Kepala DP3A Dahlia, Kajati Aceh Raja Nafrizal, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda, Sekda Aceh Dermawan, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Niazah A Hamid, serta sejumlah tamu lainnya.
Dalam sambutannya Gubernur Zaini mengatakan, DP3A merupakan bagian dari unsur pelaksana otonomi khusus dan istimewa di lingkungan Pemerintahan Aceh, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan sesuai asas otonomi dan tugas perbantuan dari pusat.
“Itu artinya, Pemerintahan Aceh kembali membuktikan komitmennya dalam meningkatkan keberdayaan kaum Perempuan Aceh dan menjamin adanya perlindungan hak-hak anak-anak Aceh sebagai pemimpin masa depan,” ujar Gubernur Zaini.
Gubernur Zaini juga mengajak semua pihak untuk mencontohi kehebatan pemimpin perempuan Aceh di masa lalu.
“Dalam sejarah Aceh tercatat dan diakui dunia bahwa Perempuan Aceh tampil sebagai pejuang heroik bersama pejuang laki-laki, seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Limpah dan banyak perempuan Aceh lainnya yang berjuang demi mempertahankan agama dan harga diri bangsa,” ujar Gubernur Zaini.
Bahkan, lanjut Gubernur, pada masa Kesultanan Iskandar Muda, Panglima Perang Aceh saat itu adalah seorang perempuan yang dikenal sebagai Laksamana Malahayati.
“Dan pada satu masa, kita pernah hampir 50 tahun dipimpin kepala pemerintahan perempuan. Fakta ini membuktikan bahwa sesungguhnya kepemimpinan perempuan bukan hal baru di Aceh. Dan Aceh menjadi satu-satunya pemerintahan yang cukup lama dipimpin oleh perempuan di dunia setelah Inggris,” ujar Gubernur.
Untuk itu, Gubernur Zaini mengatakan, di masa perdamaian dan pembangunan Aceh saat ini, kaum perempuan juga harus menjadi terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Aceh sesuai misi MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh.
Kaum perempuan diminta terlibat aktif dalam memperkuat ruang-ruang partisipasi dalam semua sektor, baik sektor pemerintahan, dunia usaha, dan bahkan pelayanan publik.
“Karena itu, seluruh SKPA khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya minta untuk memprioritaskan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini menjadi program unggulan yang terintegrasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya.”
Gedung yang baru diresmikan tersebut juga diharapkan dapat dijadikan pusat pengembangan inovasi, kreatifitas dan keberdayaan kaum perempuan dan anak Aceh.
“Agar gedung ini dapat menjadi pusat lahirnya 1000 perempuan wirausaha setiap tahunnya dan 1000 perempuan pemimpin Aceh di masa depan,” ujar Gubernur Zaini.
Sementara itu, Kepala DP3A, Dahlia, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Aceh yang telah meresmikan gedung baru tersebut.
Dahlia juga mengatakan bahwa masa tugasnya akan berakhir Rabu 1 Maret 2017 besok. Untuk itu, dia berharap kepala DP3A yang baru nantinya dapat menjalankan fungsi DP3A sebagaimana mestinya. [Randi/rel]
