Pemkab Aceh Selatan dinilai lalai selesaikan kasus PT APL dengan masyarakat

Pemkab Aceh Selatan dinilai lalai selesaikan kasus PT APL dengan masyarakat
Warga dari Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan, berunjuk rasa ke Gedung DPRK dan kantor Bupati Aceh Selatan pada Senin 25 Januari 2016. (Lintasnasional.com)

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gerakan Mahasiswa Aceh Selatan (GeMAS) menyayangkan ketidakpekaan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang terkesan lalai menyelesaikan kasus tapal batas antara PT Asdal Prima Lestari (PT APL) dengan beberapa masyarakat Trumon Timur.

Koordinator GeMAS, Asradi dalam siaran persnya kepada Kanalaceh.com, Senin (17/4) mengatakan, mengatakan, baru-baru ini pihak PT APL melaporkan 16 warga Trumon Timur ke pihak kepolisian Aceh Selatan atas tuduhan penyerobotan lahan.

“Ini kan aneh, terkesan seperti serangan balik terhadap masyarakat, dulunya PT APL yang diindikasikan menyerobot lahan warga, sekarang malah masyarakat yang notabenenya penduduk asli malah dituduh menyerobot lahan perusahaan. Harusnya hal seperti ini tidak akan terjadi kalau saja Pemkab peka serta tanggap dalam menyelesaikan kasus tapal batas ini, kalau perlu buat pagar agar jelas,” katanya.

Asradi menambahkan, menurut keluhan dari beberapa warga, keberadaan PT APL memang sangat menggangu kehidupan masyarakat sekitar terutama masalah serobot menyerobot lahan.

Terlebih lagi, sambungnya, selama PT APL berdiri pihak perusahaan belum pernah sekalipun menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik terhadap masyarakat.

Dikatakannya, kasus PT APL ini sebenarnya sudah lama sekali bergulir, bahkan pada 2015 warga Kapa Seusak bernama Bukhari (sekarang Almarhum) juga dilaporkan atas dugaan menguasai HGU. “Pada akhirnya Bukhari memilih menyerahkan lahannya karena takut berhadapan dengan hukum,” ujar Asradi

“Bagi masyarakat Trumon Timur keberadaan PT APL tak ubahnya ibarat sosok menyeramkan yang selalu menghantui dan mengusik kehidupan warga sekitar. Sayangnya Pemkab Aceh Selatan terkesan bungkam dari masalah yang dihadapi warga tersebut. Pemkab seakan menjadi pelindung perusahaan ini, dan nasib masyarakat,” pungkas Asradi. [Aidil/rel]

Related posts