Batam (KANALACEH.COM) – Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Abdul Djamil mengatakan, meski penyelenggaran haji dilakukan setiap tahun. Meski demikian, potensi problematikanya sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain, melibatkan banyak orang dengan ragam strata sosial dan puncak rangkaiannya berada pada satu tempat dan satu waktu.
Bahkan, data jemaah yang ada, lanjut Abdul Djamil, menyebutkan 98 persen jamaah belum berhaji. Potensi problem lainnya adalah penyelenggaraan dilakukan di negeri orang.
“Tidak ada perhelatan yang mirip dengan haji. Mobilisasi pasukan ke Medan tempur meski jumlahnya besar, mereka adalah orang terlatih,” tuturnya, Selasa (6/6).
“Haji, meski jamaah dilatih, tapi sangat beragam. Di situ ada pejabat, doktor, lulusan S1, tapi ada juga yang tidak sekolah. Satu titik ini saja kadang sudah menimbulkan problem,” ujarnya.
Sehubungan dengan itu, Abdul Djamil menggarisbawahi pentingnya sosialisasi yang dilakukan secara intensif. Dengan demikian, jamaah yang akan berangkat sudah benar-benar memahami teknis penyelenggaraan haji, baik yang terkait manasik, regulasi, dan kondisi sosial budaya di Saudi yang berbeda.
Sosialisasi, kata Djamil, bahkan perlu dilakukan sampai pada hal-hal non teknis, seperti larangan membawa jimat dan simbol-simbol yang mengundang pertanyaan pihak keamanan Saudi (Askar). Pengalaman sebelumnya, ada jemaah yang membawa sarang tawon dan rajah yang akhir tertahan di bandara Madinah.
Sosialisasi peningkatan layanan jemaah haji ini digelar hingga Kamis, 8 Juni 2017. Acara ini diikuti oleh para Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari 13 Kanwil Kemenag Provinsi, unsur Badan Pusat Statistik, Sekolah Tinggi Pariwisata, dan Ditjen PHU. Sosialisasi yang sama juga akan dilakukan kepada 21 Kabid PHU Kanwil Provinsi lainnya setelah Idul Fitri. [Republika]
