Jakarta (KANALACEH.COM) – Kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar kembali memanas belakangan ini. Empat fraksi di DPR RI menyatakan sikap mengutuk kejahatan kemanusiaan di Rohingya, Myanmar. Keempat fraksi tersebut yakni PKS, PAN, Gerindra, dan PDIP.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Al Muzammil Yusuf mengatakan pernyataan sikap bersama ini dilakukan atas dasar amanat konstitusi, cita-cita anti penjajahan, dan tuntutan Indonesia untuk berperan aktif dalam masalah kemanusiaan. Apalagi, kaum Muslim Rohingya akan segera merayakan hari raya Idul Adha.
Muzammil melihat penderitaan etnis Rohingya di Myanmar semakin berat. Empat fraksi DPR RI mengusulkan kepada parlemen se-ASEAN untuk mengirimkan utusan ke Rohingya. “Kami mengusulkan kepada pimpinan DPR RI untuk mengirimkan 500 anggota dewan se-Asean untuk ikut memantau,” kata Muzammil dilansir laman Republika.co.id, Kamis (31/8).
Di samping Pemerintah Indonesia, PBB, dan LSM ikut berperan mengatasi konflik ini, Muzammil mengusulkan agar parlemen negara-negara ASEAN mengirimkan perwakilan ke Myanmar untuk ikut memantau situasi yang terjadi di Rohingya. Paling tidak, 100 atau 500 anggota parlemen dari seluruh negara di ASEAN dapat dikirimkan.
Politisi PDIP, Junimart Girsang menambahkan fraksi PDIP mendorong pemerintah agar segera membangun komunikasi terkait penyelesaian masalah etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar. Menurut Junimart, hak asasi manusia menjadi dasar tertinggi di negara ini dan kejahatan terhadap etnis Rohingya telah melanggar hak asasi manusia.
Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, dirinya tidak ingin kejahatan kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar berimbas ke Indonesia. Ia melihat para pengungsi Rohingya sudah mulai masuk ke Indonesia lewat Sumatera Utara.
“Kami mendorong pemerintah melalui parlemen ini agar segera melakukan komunikasi dengan pemerintah Myanmar melalui Kedutaan Myanmar di Indonesia supaya kejadian Rohingya itu tidak menyebar kemana-mana,” ujar Junimart.
Senada, perwakilan Fraksi Gerindra menyatakan akan mengintensifkan diplomasi parlemen kepada negara-negara ASEAN lain, dan juga kepada seluruh negara di dunia agar ada komitmen yang sama terhadap kasus etnis Rohingya di Myanmar. Gerindra sepakat dengan usulan Ketua DPP PAN Yandri Susanto untuk mengusir Duta Besar Myanmar dari Indonesia bila tidak menunjukkan komitmen terhadap etnis Rohingya.[]
