Jantho (KANALACEH.COM) – Anggota Komisi IV DPRA, Samsul Bahri alias Tiyong dan beberapa relawan mengunjungi kawasan Kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimum, Aceh Besar atas permintaan masyarakat setempat, Senin (26/2).
Kunjungan tersebut untuk meninjau kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Mereka menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi terkait pembangunan di kawasan tersebut.
“Disana kami menemukan fakta yang cukup membuat hati miris. Secara kasat mata kita bisa menyaksikan, kondisi perumahan yang didominasi oleh rumah yang jauh dari kata layak sebagai hunian manusia. Bahkan yang lebih memperihatinkan, saya mendapati ada satu keluarga dimana orang tua harus berbagi tempat dengan beberapa anaknya dalam satu kamar. Ironisnya, diantara anaknya tersebut ada yang sudah beranjak dewasa,” ujar Tiyong dalam siaran persnya.
Menurutnya, kondisi perekonomian masyarakat setempat pun cukup memperihatinkan. Umumnya masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Maka sangat wajar, kalau untuk membangun rumah layak huni saja mereka tak mampu.
“Padahal potensi ekonomi wilayah sungguh luar biasa kalau dapat dikembangkan secara maksimal. Disana ada potensi besar di bidang pertanian dan peternakan. Sebuah fakta yang sangat kontras dan paradoks. Hal tersebut menunjukan bahwa negara belum benar-benar hadir untuk menyelesaikan persoalan kebutuhan pokok dan paling mendasar masyarakat disana,” jelasnya.
Atas temuan tersebut, Tiyong meminta Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman (Perkim) Aceh agar memberi perhatian khusus untuk kawasan Lamteuba.
Sebagaimana diketahui, tahun ini Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 6000 unit rumah layak huni. Tiyong berharap penyalurannya agar benar-benar tepat sasaran.
“Kawasan Lamteuba dan beberapa kawasan lain yang memiliki karekteristik sosial dan ekonomi yang identik dengan Lamteuba agar menjadi skala prioritas dalam alokasinya. Kita tentu tau, ada banyak Lamteuba- lamteuba lainnya di seluruh pelosok Aceh,” kata Ketua Harian DPP Partai Nanggroe Aceh itu.
Tiyong berharap agar Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Perkim sebagai ‘leading sector’ terkait penyediaan rumah layak huni dapat bersinergi dengan Pemkab Aceh Besar dan Baitul Mal Aceh untuk bersama- sama terlibat dalam penyelesaian persoalan perumahan rakyat di kawasan Lamteuba.
“Isu rumah layak huni atau rumah dhuafa harus menjadi salah satu fokus utama kita. Hal ini merupakan manifestasi dari realisasi salah satu program unggulan Irwandi – Nova yaitu Aceh Seuninya,” jelasnya. Aceh Seuninya merupakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
Sebagai anggota Komisi IV DPRA yang salah satunya membidangi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman aceh, Tiyong berkomitmen akan mengawal serta mengawasi secara maksimal program tersebut. [Aidil/rel]
