Tak ada bioskop di Banda Aceh, Walikota: Kami akan studi banding ke Arab Saudi

Pelajari peraturan bioskop, Walkot Banda Aceh tak perlu studi banding ke Arab
Ilustrasi - Bioskop Premium Di Dubia, Uni Emirat Arab (happeningindubai.blogspot.com)

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pasca konflik, di Provinsi Aceh umumnya, Kota Banda Aceh khusunya, tak ada lagi bioskop. Hingga kini, pengoperasian bioskop belum diterapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Namun, menjawab soal polemik diadakannya bioskop, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan studi banding ke Arab Saudi atau negara Islam lainnya untuk mempelajari bagaimana peraturan soal bioskop di sana.

Seperti diketahui, setelah 35 tahun, dilarang, kini Arab Saudi mengoperasikan kembali bioskop sejak Januari 2018. Bioskop dilarang di Arab Saudi pada awal tahun 1980an di bawah tekanan dari kelompok Islam yang ingin masyarakat menuruti aturan yang lebih konservatif dan melarang bercampurnya publik lelaki dan perempuan.

“Kesimpulannya kami sepakat untuk melakukan studi banding bersama ulama kita ke Arab Saudi atau negara Islam lainnya,” jelasnya, Jumat (16/3) dalam program Wali Kota Menjawab yang disiarkan secara live oleh 10 radio di Banda Aceh.

Saat sesi lainnya, seorang warga menanyakan boleh tidaknya pergelaran konser musik terutama pada malam hari. Atas pertanyaan tersebut, Aminullah menjawab setiap ada permohonan izin konser musik di Banda Aceh, pihaknya senantiasa meminta rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan pihak keamanan.

“Jika sudah ada rekom dari keduanya tidak masalah, terutama rekomendasi dari ulama yang menjadi pertimbangan kami,” katanya.

Namun, Aminullah juga akan mempelajari soal konser musik di Arab Saudi saat melakukan studi banding. Ia mengaku bahwa di Arab Saudi baru digelar festival jazz.

“Nah, dari hasil studi banding nanti baru kita putuskan bersama ulama, dan kita akan sesuiakan dengan penerapan Syariat Islam dan adat istiadat serta budaya kita di sini,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Aminullah menyatakan komitmennya untuk menjadikan Banda Aceh sebagai barometer pembangunan di Aceh dalam segala bidang termasuk agama. Agama merupakan satu dari tiga pilar pembangunan Banda Aceh saat ini di samping ekonomi dan pendidikan.

Sementara, Wakil Wali Kota Zainal Arifin turut menambahkan, Pemko Banda Aceh sangat komit dalam penegakan Syariat Islam. Baginya, tidak ada tawar-menawar soal Syariat Islam.

“Soal bioskop, konser musik, dan hal-hal lainnya kami akan selalu bersandar pada keputusan ulama. Termasuk soal rencana pendirian Rumah Sakit Siloam. Insyaallah Pemko Banda Aceh tidak akan memberi izin jika tidak mudaratnya lebih besar dari pada manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya. [Aidil/rel]

Related posts