Jakarta (KANALACEH.COM) – Sejumlah nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Banda Aceh mengeluh terhadap dangkalnya kolam pelabuhan. Hal ini mengganggu aktivitas keluar masuk kapal tangkapan ikan. Tak jarang mereka harus menunggu sampai berhari-hari sampai air pasang tiba.
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPT KKP), Zulficar Mochtar, mengatakan lokasi PPS Lampulo yang dekat dengan sungai membuat pelabuhan ini menghadapi permasalahan pendangkalan. Dia bilang bahwa PPS Lampulo menjadi tanggung jawab Pemprov Aceh.
Baca: Muara Lampulo semakin dangkal, boat nelayan sulit keluar
“Sejak tahun 2003 status pengelolaan PPS Lampulo ini milik UPTD Pemerintah Provinsi Aceh. Namun, kami juga turut membantu mengatasi pendangkalan pada tahun 2011 dengan membangun breakweater kolam kecil di bagian dalam kolam utama senilai Rp 6,9 miliar,” katanya seperti dilansir laman Kumparan.com, Kamis (7/2).
Adanya alur kolam kecil ini memudahkan kapal untuk masuk ke dermaga untuk mendaratkan ikan. Namun, diakui Zulficar bahwa PPS Lampulo ini merupakan salah satu dari 538 pelabuhan yang butuh sentuhan pengembangan dan pemeliharaan.
“Terkait persoalan pendangkalan kolam dan permasalahan lain di PPS Lampulo kiranya Pemda perlu bersinergi dan dulungan dari lintas sektoral terkait Kementerian PUPR dan Kemenhub,” tambahnya.
Dari catatan KKP, saat ini jumlah kapal yg memanfaatkan PPS Lampula sebanyak 359 unit didominasi ukuran 6 – 10 gross ton (GT) dengan rata-rata produksi sekitar 13 ribu ton. Adapun desain rencana yang dibuat Pemda memiliki fasilitas kolam 80 hektare. Ukuran ini sangat luas untuk menampung kapal-kapal perikanan yang utamanya purse seine, pancing dan kapal-kapal kecil. []
