Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) merespons berbagai pandangan publik terkait penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Ia menegaskan, JKA bukan sekadar program layanan kesehatan, melainkan bagian dari sejarah dan upaya mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Aceh.
“Kami memahami sepenuhnya bahwa JKA bukan sekadar program pelayanan kesehatan, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah, ikhtiar keadilan sosial, serta manifestasi cita-cita besar masyarakat Aceh pasca perdamaian,” ujar Mualem, Senin (20/4).
Pernyataan tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi. Ia menyebutkan, terdapat enam poin utama yang menjadi penegasan sikap Gubernur kepada publik.
Pertama, Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya terhadap nilai sejarah dan keadilan sosial yang menjadi dasar lahirnya JKA. Menurut Mualem, nilai perjuangan, keadilan, dan perlindungan sosial akan tetap menjadi landasan dalam setiap kebijakan.
Kedua, penyesuaian JKA disebut sebagai langkah adaptif, bukan penghapusan. Kebijakan ini dilakukan untuk menyelaraskan program dengan sistem jaminan kesehatan nasional, sekaligus menghindari tumpang tindih pembiayaan dan menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
“Ini bukan pengurangan komitmen, melainkan penataan ulang agar perlindungan sosial lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ketiga, pemerintah memastikan kelompok masyarakat rentan tetap menjadi prioritas utama. Mualem menegaskan, tidak boleh ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan dasar, baik melalui skema nasional maupun dukungan daerah.
Keempat, Pemerintah Aceh akan melakukan evaluasi dan validasi data kesejahteraan secara terbuka dan partisipatif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data serta mencegah kesalahan klasifikasi yang dapat merugikan masyarakat.
Kelima, pemerintah berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran. Setiap penyesuaian, termasuk realokasi anggaran, akan dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Terakhir, Mualem menegaskan pentingnya dialog dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pemerintah membuka ruang komunikasi dengan akademisi, legislatif, tokoh masyarakat, serta elemen sipil guna memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat luas.
Mualem juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana kondusif serta mengedepankan solusi yang bijak dan berkeadaban.
“Semoga setiap langkah yang kita ambil senantiasa berada dalam ridha Allah SWT dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Aceh,” kata dia.
